REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ahli Kepolisian Bambang Widodo Umar ikut mengomentari adanya pengepungan asrama mahasiswa papua di Yogyakarta seiring dengan adanya orasi Papua Merdeka beberapa waktu lalu.
Ia menyebutkan, dinamika Polri jangan sampai menghambat proses demokratisasi yang sudah berjalan. Polri harus memahami dirinya, dekat dengan masyarakat sipil, yang sifatnya terbuka dan tidak melakukan tindakan otoriter.
''Itu (pengepungan) cara kerja polisi yang jauh dari civilian police (memasyarakatkan kepolisian), bukan militeristik. Bentuk ini harus diubah, kalau tidak Demokrasi akan terhambat,'' ucap Widodo.
Hal itu dibuktikan dengan bagaimana Polisi menghalang-halangi masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasinya. Menurutnya, polisi bertugas melindungi kemanusiaan, bukan malah membunuh kemanusiaan itu sendiri.
Widodo khawatir, tindakan polisi itu bisa memicu simpati dari masyarakat, sehingga menyebabkan protes yang lebih besar. Padahal, polisi bisa menggunakan pendekatan dengan cara dialog, agar tidak menimbulkan sikap antipati dari masyarakat umum.
''Presiden harus turun tangan, perlu teguran kepada kapolri dari presiden. Mempertahankan NKRI bukan dengan cara persatuan yang dipaksa,'' tutur dia.
Amir Al-Rahab, Pemerhati Papua menilai, desakan agar Papua Barat merdeka bukan merupakan hal baru di Indonesia. Ia menyebutkan, protes ini sudah berlangsung hampir selama 50 tahun. ''Ini kan bukan barang baru, kok kayak baru menghadapi anak kemarin sore,'' sesal dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
