REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wacana pengawasan gim Pokemon Go oleh Badan Intelijen Negara (BIN) dinilai berlebihan. Sebab masih banyak masalah besar bangsa yang lebih penting daripada gim Pokemon Go.

"Saya kira itu terlalu berlebihan. Sebuah ketakutan yang tidak perlu," ujar peneliti intelijen dari Universitas Indonesia (UI) Ridlwan Habib di Jakarta, Senin (18/7).

BIN memang berencana melakukan pengawasan orang yang bermain Pokemon di objek vital nasional. Menurut Ridlwan, teknologi augmented reality yang digunakan Pokemon bukan ancaman. Teknologi ini hanya menggabungkan pemetaan GPS dengan animasi yang disimulasikan.

"Basis petanya justru sudah ada sebelumnya. Mereka menggunakan google map lalu meramunya dengan apik di simulasi," katanya.

Gim ini digandrungi semua orang dan dimainkan di hampir setiap tempat. Menurut Ridlwan, pemerintah hanya perlu mengimbau pengguna aplikasi tersebut agar berhati hati terkait lingkungan sekitar saja, misalkan kalau mencari Pokemon di jalan raya, harus memperhatikan traffic lalu lintras

Ridlwan menyebut BIN sudah mempunyai tugas pokok fungsi rutin. Saat ini, berbagai masalah nasional lebih mendesak untuk diselesaikan. Misalnya, soal penyanderaan anak buah kapal (ABK) oleh Abu Sayyaf, soal vaksin palsu, masalah impor daging, dan sebagainya.

"Sayang kalau energi staf BIN yang digaji dengan APBN harus mengurusi Pokemon, " kata alumni S2 Kajian Stratejik Intelijen UI tersebut.

Meski begitu, Ridlwan memuji Kepala BIN yang update dengan fenomena generasi Y. "Ini bagus karena untuk generasi Pak Sutiyoso, gim Pokemon ini relatif rumit dipahami," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika