REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia telah sejak lama mempersiapkan diri mengembangkan teknologi nuklir sebagai sumber energi baru terbarukan (EBT). Kendati demikian, pemerintah dinilai perlu memperbaiki aturan eksploitasi sumber daya alam terlebih dahulu sebelum menerapkan pengembangan nuklir di tanah air.
"Catatannya kita itu belum punya peraturan perundangan untuk mengeskploitasi sumber daya tersebut. Itu (peraturan) harus dibikin dulu. Peraturan diperbaiki dulu, dalam UU No 10/2007 tentang Ketenaganukliran tidak dijelaskan bagaimana mengeksploitasi," jelas Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), Djarot Sulistio Wisnubroto, Ahad (17/7).
Menurut Djarot, Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang besar untuk mengembangkan energi nuklir. Ia pun menyebut potensi uranium di Indonesia mencapai sekitar 70 ribu ton, yang tersebar di berbagai daerah seperti di Kalimantan Barat, Bangka Belitung, dan Sulawesi Barat.
Bahkan, ia menyebut, Indonesia jauh lebih siap dalam mengembangkan nuklir dibandingkan dengan negara lain seperti Vietnam. Soal teknologi yang akan digunakan untuk pengembangan nuklir, Djarot mengatakan pemerintah dapat menggunakan teknologi dari negara manapun.
"Sejak 1974 sudah disiapkan, kalau dibandingkan negara lain seperti Vietnam, kita jauh lebih siap, tinggal keputusan politik. Teknologi kita terbuka mau dari negara mana saja," tambah dia.
Pemerintah serius mengembangkan teknologi nuklir ini dengan membahas perencanaan perumusan peta jalan pengembangan energi nuklir pada Jumat (15/7) kemarin. Djarot mengatakan, dalam rapat tersebut membahas persiapan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) serta alternatif lainnya yang dapat mencukupi kebutuhan energi listrik nasional untuk jangka panjang.
Selain itu, pemerintah juga membahas terkait sumberdaya manusia serta anggaran pembangunan. Djarot menjelaskan, selama ini pengembangan nuklir di Indonesia terkendala oleh anggaran serta sumber daya manusia.
"Tantangan itu Batan anggarannya kecil tidak sampai Rp 800 miliar. Idealnya Rp 1,5 triliun. Dengan sumber daya manusia hanya 2.800 dengan usia sekitar 48 tahun. Jadi sudah tua-tua juga," kata Djarot.
Sedangkan, terkait persiapan pengolahan limbah nuklir ketika energi ini diterapkan nantinya, Djarot menyebut Indonesia telah siap mengolah limbah selama lebih dari 50 tahun. Bahkan, ia juga menyebut, Indonesia memiliki fasilitas pengelolaan limbah terlengkap di Asia Tenggara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika