REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Departemen Infrastruktur dan Perumahan Rakyat DPP PKS Yudi Widiana mengatakan, koordinasi antarinstansi masih minim dalam mengatur arus mudik Lebaran 2016. Hal itu terlihat saat tragedi Brexit terjadi saat arus mudik.
"Sejak awal perlu skenario lain jika terjadi kemacetan parah di pintu tol Brebes Timur. Sebab potensi masalah di Exit Tol Brebes sangat besar mengingat pintu tol yang terbatas dan lebar jalan reguler selepas Tol Brebes Timur hanya satu jalur," katanya di Jakarta, Rabu (13/7).
Setiap instansi terkait, kata dia, sama-sama bekerja keras, namun minim koordinasi antarinstansi. "Akibatnya penanganan masalah lamban dan terkesan tidak ada yang siap bertanggung jawab di lapangan saat kejadian Brexit horor," ucap dia.
Menurut Yudi, manajemen informasi publik di jalur mudik tidak berjalan baik. Ia berpendapat seharusnya ketika potensi macet di Cipali mulai terlihat, sejak di pintu keluar Cikampek, sebagian pemudik diarahkan ke jalur Selatan.
"Sebab kesepakatan dengan DPR bahwa maksimum jalur utara hanya bisa menampung 50 persen pemudik, sisanya ke jalur tengah dan selatan. Tidak ada broadcast informasi kepada pemudik mengenai kondisi lalu lintas di depan mereka, baik sejak di Cikampek maupun saat pemudik terjebak kemacetan di Cipali dan Brebes," katanya.
Padahal, ujar Yudi, pemerintah bisa meminta bantuan semua operator ponsel untuk broadcast semua informasi yang dibutuhkan pemudik. Saat arus mudik macet parah hingga mencapai minimal lima km harusnya tol langsung digratiskan untuk mempercepat keluarnya kendaraan dari tol.
Hal itu tak dilakukan karena tidak ada yang mengatur pengelola tol. Karena itu diperlukan regulator yang bisa mengatur operator tol.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
