REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Police Watch (IPW) mendesak agar Presiden Joko Widodo bisa menaruh kepeduliaannya kepada para pemudik yang meninggal selama terjebak kemacetan panjang di tol Brebes.
IPW juga menilai Polri seharusnya menyampaikan permintaan maaf kepada publik, khususnya kepada keluarga korban yang meninggal di 'jalur neraka' mudik Lebaran 2016. Sayanngnya IPW melihat saat ini Polri justru cenderung membuka polemik tentang sejumlah orang yang tewas dalam kemacetan parah di tol Brebes.
"Jika terhadap seorang pedagang nasi saja yang digusur Satpol PP di Banten, Jokowi peduli dan memberikan sumbangan, seharusnya Presiden lebih peduli lagi dengan nasib para pemudik yang tewas akibat kemacetan parah di tol Brebes," kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane di Jakarta, Jumat (8/7).
IPW menyayangkan sikap Kakorlantas Polri Irjen Agung Budi Maryoto yang mengatakan korban meninggal akibat mudik tidak hanya terjadi di arena kemacetan tol Brebes, tapi juga terjadi di tempat lain. Ketua Presidium IPW Neta S Pane mengatakan Agung seharusnya tak perlu membuka polemik, tapi cukup berjiwa besar dan secara kesatria mundur sebagai Kakorlantas.
"Sebab dia nyata-nyata sudah gagal melakukan rekayasa lalulintas di kawasan Brebes dan Jateng sehingga jalur mudik stagnan selama 25 jam dan berubah menjadi 'jalur neraka'," ujarnya, Jumat (8/7).
Seperti diberitakan sebelumnya, kemacetan arus mudik di pintu keluar Tol Brebes Timur, Jawa Tengah, 'memakan' korban. Data Pemerintah Kabupaten Brebes, 12 orang meninggal diduga tidak kuat menghadapi macet.
Hingga saat ini jumlah korban yang tercatat adalah 18 orang meninggal dunia. Ada 12 orang meninggal diduga karena kelelahan, empat orang karena kecelakaan lalu lintas, satu orang karena tertabrak kereta api, dan satu orang terkena setrum. Ada 12 orang pemudik yang meninggal, dan enam lainnya adalah warga lokal atau non-pemudik.