REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyayangkan masih banyaknya permohonan Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur mitra warga yang masuk ke meja kerjanya.
"Kami menyayangkan banyaknya warga yang memaksakan masuk ke SMA di pusat kota, padahal nilainya sangat rendah. Ada sekitar 2.000 permohonan mitra warga yang masuk ke meja saya," katanya di Surabaya, Kamis (7/7).
Menurut dia, di luar negeri kalau nilai akademiknya dirasa kurang, mereka akan beralih ke sekolah vokasional (kejuruan). Fenomena maraknya warga yang memaksakan diri memasukkan anaknya ke SMA dikarenakan masih minimnya kesadaran akan potensi SMK. "SMK justru punya keunggulan tersendiri," katanya.
Ia mengatakan, lulusan SMK punya pilihan melanjutkan ke kuliah, tapi juga sudah siap bila langsung kerja. "Jadi, SMK itu bukan golongan yang tersisih," katanya.
Diketahui kuota mitra warga yang ditetapkan Dinas Pendidikan Surabaya hanya 5 persen dari total pagu sekolah. Pendaftaran jalur mitra warga, satu lokasi, dan inklusi dilakukan di sekolah yang dituju.
Jalur mitra warga dikhususkan bagi warga Kota Surabaya. Salah satu syarat pendaftaran membawa kartu keluarga (KK) Surabaya, hingga surat keterangan miskin (SKM) yang masih berlaku.
Untuk jalur mitra warga, ada survei ke lapangan untuk mengecek kebenaran data kurang mampu. Setelah hasil data survei itu, pendaftar juga bakal diterima berdasarkan rangking hasil Ujian Nasional.