Ahad 03 Jul 2016 03:27 WIB

Mudik Harusnya Jadi Transformasi Layanan Publik

Rep: Intan Pratiwi/ Red: Indira Rezkisari
Kendaraan melintas di Tol Cipali, Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (2/7). Pada H-4 Idul Fitri 1437 H arus kendaraan di Tol Cipali terpantau padat.
Foto: Antara
Kendaraan melintas di Tol Cipali, Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (2/7). Pada H-4 Idul Fitri 1437 H arus kendaraan di Tol Cipali terpantau padat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mudik menjadi tradisi masyarakat Indonesia menjelang hari raya Idul Fitri tiba. Setiap tahunnya, baik Pemerintah maupun swasta mengadakan mudik gratis.

Mudik bareng gratis baik menggunakan bus, kereta api ataupun kapal laut dimaksudkan menekan angka kecelakaan saat mudik.

Anggota DPR RI Komisi V, Nusyirwan Soejono mengatakan, momentum mudik harus tersistem secara nasional. Namun, dirinya menyebut mudik gratis bukanlah sistem yang seharusnya dilakukan.

"Yang perlu adalah bahwa mudik itu harus tersistem di dalam sistem transportasi nasional. Jadi jujur saja metode untuk mudik gratis, baik dengan menggunakan bus atau KA itu sebetulnya bukan sistem yang seharusnya dilakukan," kata Nusyirwan saat melepas mudik bareng gratis Kementerian Perhubungan, di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Sabtu (2/7).

Dia pun menuturkan, mudik bareng gratis akan terus ada sebelum tertata moda transportasi itu dengan baik dan semua pelayanan publik dengan baik.

"Maka ini adalah masa transisi menuju kepada pelayanan publik yang seharusnya bisa kita lakukan," ucapnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement