REPUBLIKA.CO.ID, PEKALONGAN -- Ketimpangan sosial menjadi salah satu masalah serius di Indonesia. Faktor ketenagakerjaan menjadi salah satu dari empat penyebab utama yang menyumbang sekitar 30 persen bagi terciptanya ketimpangan sosial. Karena itu, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri meminta agar pemerintah dan pemda tidak menganggap remeh masalah ketenagakerjaan.
"Selama ini masalah ketenagakerjaan sering dianggap sebagai masalah pinggiran. Padahal masalah ketimpangan disumbang begitu besar oleh faktor ketenagakerjaan," katanya di depan ribuan warga di Pendopo Kabupaten Pekalongan, Rabu (29/6).
Menurut Hanif, ketimpangan dalam bidang ketenagakerjaan, meliputi masalah pekerja di desa dengan kota, pekerja informal dengan formal, pekerja terampil dan tidak terampil, ketimpangan upah, serta ketimpangan akses calon pekerja terhadap informasi pasar kerja.
Ketimpangan itu, menurut Hanif, juga tampak dari profil angkatan kerja nasional yang masih didominasi oleh lulusan SD dan SMP. Sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, pihaknya sepakat untuk menggenjot SDM menjadikan pelatihan kerja (vocational training) sebagai terobosan peningkatan kualitas tenaga kerja.
"Saya khawatir jika pembangunan SDM tidak menunjukkan keberpihakan kepada mayoritas angkatan kerja yang hanya lulusan SD-SMP itu, maka bonus demografi yang sedang dinikmati Indonesia akan menjadi bencana dan bukan menjadi berkah," ujarnya.
Dalam acara boyongan Bupati Pekalongan Asif Qolbihi dan Wabup Arini Antono, Hanif berpesan kepada kepala daerah yang belum lama ini terpilih untuk membuat kebijakan luar biasa guna memperkecil ketimpangan sosial. Salah satunya di bidang ketenagakerjaan melalui penguatan akses dan mutu pelatihan kerja.
"Pak Asif, sebagai bupati baru, ayo saya dukung buat terobosan pembangunan di bidang ketenagakerjaan agar ketimpangan menurun. Tentu cara berpikir dan cara kerjanya tidak bisa lagi bisa business as usual, biasa-biasa saja. Saya dukung Pak Asif untuk jadi B3 alias Bupati Bukan Biasa," ujar Hanif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika