REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -– Setiap liburan panjang termasuk liburan Lebaran, kawasan Malioboro akan menjadi titik kemacetan di Kota Yogyakarta. Banyaknya orang yang datang ke Malioboro merupakan salah satu sumber kemacetan. Karena itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X berharap agar masyarakat mau memarkirkan kendaraannya sebelum masuk Malioboro.
"Yang bikin macet itu masalahnya kan (parkirnya) sudah masuk Malioboro. Kalau bisa sebelum masuk Malioboro sudah parkir. Jadi orang-orang itu nyaman. Masalahnya kita ini maunya parkir harus dekat. Maunya di pintu masuk. Kalau jalan sedikit tidak mau,’’ kata Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X pada wartawan.
Menurut dia, sebelum masuk kawasan Malioboro ada tempat-tempat parkir, di antaranya Bong Suwung (barat stasiun Tugu), Taman Parkir Abu Bakar Ali, dan Stadion Kridosono. Tetapi konsekuensinya, pengunjung Malioboro harus berjalan kaki lebih jauh dari biasanya.
Dirlantas Polda DIY Mulia Hasudungan Ritonga mengatakan permasalahan yang ada di Malioboro karena sebagai objek perbelanjaan dan wisata. Selain itu, Malioboro juga merupakan kawasan hotel, penginapan, dan perkantoran yang tak pernah sepi dari lalu lalang kendaraan serta pengunjung.
Upaya yang dilakukan untuk mengurangi kemacetan di kawasan tersebut, kata dia, dengan menempatkan personel di simpul-simpul jalan yang melakukan pengaturan dan penjagaan. Di samping itu, juga melakukan pantauan lewat CCTV simpang empat Tugu, Teteg Kereta Api, Kantor Pos dan Gereja Kota Baru melalui kendali RTMC, serta melakukan rekayasa lalu lintas, jelas dia, saat melakukan sosialisasi penganganan arus mudik dan arus balik di DIY tahun 2016, di Gedung DPRD DIY.
Dikatakan Ritonga, ada beberapa titik parkir yang bisa dimanfaatkan pengunjung Malioboro ketika libur Lebaran nanti, yakni lahan parkir di ABA, Jalan Perwakilan, parkir Malioboro Mall, Jalan Suryatmajan, Jalan Pajeksan, Depan Ramai Mall, parkir Bioskop Indra, parkir utara Pasar Beringharjo, parkir Beringharjo, dan parkir Beteng Vredeburg.
Ikuti Whatsapp Channel Republika