REPUBLIKA.CO.ID,  BEKASI -- Kasus peredaran vaksin palsu terungkap di empat kota besar di Tanah Air. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) cabang Kota Bekasi, Kamarudin Askar, menilai temuan ini memperlihatkan adanya pengawasan yang hilang dari pemerintah terhadap mata rantai distribusi vaksin.

"Kesimpulannya, ada pengawasan yang hilang dalam hal ini," kata Kamarudin Askar kepada Republika.co.id, Jumat (24/6).

Askar mengakui, selama ini sudah ada pengawasan dari pemerintah, khususnya BPOM. Hanya saja, kurang maksimal. Celah tersebut dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pelaku memanfaatkan kurangnya pengawasan untuk masuk ke dalam jaringan peredaran vaksin.

Menurut Askar, peredaran vaksin palsu telah menjadi ladang bisnis menggiurkan. Rumah sakit atau apotek seharusnya tidak membeli vaksin selain dari distributor resmi.

Ia mengimbau pengelola rumah sakit supaya tidak tergiur dengan harga murah. Ketika ada vaksin dijual dengan harga jauh lebih murah, pihak rumah sakit semestinya waspada, bukan malah memborong vaksin tersebut.

Baca juga, Bareskrim Bongkar Peredaran Vaksi Palsu untuk Bayi.

Askar menyampaikan, hingga kini belum ada data mengenai titik-titik fasilitas layanan kesehatan di Kota Bekasi yang diduga menggunakan vaksin palsu. Menurut dia, peredaran vaksin palsu merupakan perkara ilegal dan sudah ranah pihak kepolisian.

IDI sangat mendukung pemberantasan vaksin palsu mengingat dampaknya bagi kesehatan bayi. Namun, IDI tidak terlalu mencampuri urusan distribusi obat atau vaksin. Kapasitas IDI hanya sebagai user/pemakai vaksin yang biasanya sudah disiapkan oleh rumah sakit.

Ikuti Whatsapp Channel Republika