REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengaku belum menerima laporan adanya vaksin palsu. Namun kalau pun terjadi, IDI menilai, kemungkinan besar bisa tersebar di Puskesmas.
“Kalau pun ada, itu berarti kemungkinan besar banyak tersebar di ranah puskemas,” kata Wakil Ketua Umum (Waketum) Pengurus Besar (PB) IDI, Dokter Daeng M Faqih saat dihubungi wartawan, Rabu (22/6).
Daeng menjelaskan, pada dasarnya tenaga kesehatan di lapangan seperti dokter, perawat maupun bidang akan selalu tahu palsu atau tidaknya vaksin. Sebab, mereka acap mendeteksi tercantumnya keterangan register pada vaksin. Jika tidak ditemukan, mereka tentu tidak akan memakainya.
Di samping itu, Daeng mengungkapkan, permasalahan sulit justru saat tidak terteranya keterangan resgiter. Para tenaga kesehatan tidak tahu benar atau tidaknya keterangan tersebut. Hal ini karena permasalahan tersebut merupakan kewenangan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).
Baca juga, Bareskrim Bongkar Peredaran Vaksi Palsu untuk Bayi.
Dengan adanya kasus ditemukannya vaksin palsu, Daeng berpendapat, rantai distribusi terutama pemasokan vaksin harus diperketat. Selama ini, dia melanjutkan, aspek ini sepertinya tidak terlalu mengatur baik. “Harus diatur ketat zona produksi dan distribusinya termasuk registernya dibedakan,” terang dia.
Namun di antara samua itu, ia meminta, Bareskrim meneliti dahulu bahan apa yang terkandung pada vaksin tersebut. Sebab, bahan terkandung dalam vaksinlah yang menjadi faktor bahaya atau tidaknya vaksin tersebut. “Kan ada vaksin palsu dan sspal atau asli palsu. Yang Aspal itu biasanya isinya betul tapi areanya di luar distribusi,” tambah Daeng.
Sebelumnya, Penyidik dari Subdirektorat Industri Perdagangan (Subdit Indag) Bareskrim Polri membongkar praktek peredaran vaksin palsu untuk bayi pada Selasa (21/6) kemarin. Vaksin palsu tersebut dijual di apotek ternama berinisial ARIS yang berada di kawasan Kramatjati, Jakarta Timur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika