REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- PT PLN (Persero) mengusulkan tambahan penyertaan modal negara (PMN) kepada Pemerintah sebesar Rp 13,56 triliun dari sebelumnya yang diusulkan sebesar Rp 10 triliun dalam APBN 2016, sehingga total PMN untuk perusahaan itu diproyeksikan mencapai Rp 23,56 triliun.

Usulan tambahan PMN kepada PLN tersebut dibahas dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Menteri Keuangan RI Bambang Brodjonegoro dan sejumlah direksi BUMN penerima PMN, di Gedung MPR/DPR/DPD di Jakarta, Senin (20/6). Pada pembukaan rapat yang dipimpin Ketua Komisi VI DPR Teguh Juwarno itu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memaparkan pada awalnya PMN terhadap PLN diusulkan sebesar Rp 10 triliun. Namun dalam perkembangannya perusahaan milik negara tersebut mengusulkan tambahan kembali PMN sebesar Rp 13,56 triliun. "Dengan usulan tambahan PMN tersebut, maka total usulan PMN PLN diajukan sebesar Rp 23,56 triliun," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama PLN Sofyan Basyir mengatakan total PMN tersebut dimaksudkan untuk membiayai proyek-proyek kelistrikan yang tidak atau kurang layak (feasible) secara ekonomis. Selain itu juga untuk menjaga arus kas (cashflow) perusahaan sebagai akibat timbulnya kewajiban pembayaran pajak sejalan dengan program revaluasi aset yang sudah dijalankan PLN pada tahun 2015. "Penambahan injeksi ekuitas tunai itu akan memberikan tambahan sumber dana internal, meperbaiki neraca PLN serta meningkatkan kemampuan pendanaan bagi PLN untuk mendanai pembiayaan infrastruktur kelistrikan," kata Sofyan.

Penambahan PMN itu diperlukan sebagai bentuk dukungan Pemerintah kepada PLN dalam pembangunan insfrastruktur kelistirkan. PLN akan mengalokasikan dana PMN total sebesar Rp 23,56 triliun tersebut antara lain untuk keperluan program distribusi transmisi dan gardu induk sebesar Rp 7,5 triliun, pembangunan trafo sebesar Rp 5 triliun.

Program pembangunan pembangkit dialokasikan untuk PLTGU Tanjung Priok sebesar Rp 1,5 triliun, PLTGU Muara Karang Rp 70 triliun, PLTGU Lombok Rp 0,20 triliun, PLTG dan PLTD Rp 6,56 triliun, pembangkit di pulau-pulau terdepan Rp 2 triliun.

Secara keseluruhan usulan PMN tahun 2016 mencapai sekitar Rp34,31 trilun untuk 23 BUMN yang terdiri atas Rp31,75 triliun dalam bentuk PMN tunai dan Rp2,56 non tunai.

Ikuti Whatsapp Channel Republika