Senin 20 Jun 2016 00:02 WIB

Masyarakat tak Puas dengan Penanganan Macet Pemprov DKI

Rep: Muhyiddin/ Red: Ilham
Sejumlah kendaraan terjebak kemacetan di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Jumat (10/6). (Republika/Agung Supriyanto)
Foto: Republika/Agung Supriyanto
Sejumlah kendaraan terjebak kemacetan di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Jumat (10/6). (Republika/Agung Supriyanto)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Manilka Research and Consulting melakukan survei menjelang Pilgub DKI Jakarta periode 2017-2022. Dalam survei tersebut ternyata 77,0 persen masyarakat mengaku tidak puas dengan kinerja Permprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat.

Managing Director Manilka, Herzaky Mahendra Putra mengatakan, secara umum 67,5 persen masyarakat Jakarta mengaku puas terhadap pemerintahan saat ini. Namun, kata dia, terdapat tiga sektor yang publik anggap sangat tidak puas.

"Pertama adalah masalah menganai kemacetan. 77 persen publik bilang tidak puas terhadap penanganan masalah kemacetan oleh Pemprov DKI," kata Zaky kepada wartawan di Hotel Cemata 2, Jakarta, Ahad (19/6).

Kemudian, lanjut Zaky, kekecewaan masalah pengangguran yang mencapai sebanyak 72,2 persen. Terakhir mengenai harga sembangko yang tak terjangkau, yaitu sebesar 71,5 persen.

"Jadi meskipun banyak publik yang puas, tapi masih ada isu-isu yang perlu ditangani secara mendalam lagi dari Pemprov DKI saat ini," ujar dia.

Ironisnya, tambah dia, dua dari tiga isu yang mencatat ketidakpuasan masyarakat paling tinggi merupakan persoalan yang dianggap oleh pemilih DKI Jakarta paling tinggi urgensinya, yaitu pengangguran sebesar 91,5 persen dan kemacetan 90,8 persen.

"Isu ini juga menarik ini untuk disorot oleh para penantang Ahok di 2017. Bisa dioptimalkan," kata dia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement