REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menyikapi kenaikan harga sembilan bahan pokok (sembako) dan daging sapi selama bulan Ramadhan, calon gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menganggap hal itu disebabkan oleh faktor struktural dan birokratis.
Menurut Sandiaga, ada permasalahan pada sistem perdagangan produk pangan pokok dan strategis serta segenap sistem rantai nilai atau rantai pasok yang telah terbangun selama bertahun-tahun. "Masalah tersebut diperparah dengan sistem produksi pertanian yang tidak efisien serta sistem perdagangan yang tertutup," ujar Sandiaga di Jakarta, Jumat (17/6).
Hingga saat ini, harga eceran rata-rata daging sapi di pasar tradisional masih ada di kisaran Rp 115 ribu per kilogram. Padahal pemerintah menargetkan harga daging sapi segar Rp 80 ribu per kilogram. Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi masalah itu adalah mengimpor daging sapi beku dari Australia.
Sandiaga punya jawaban mengapa harga daging tidak kunjung turun. "Birokrasi juga jadi permasalahan serius, seharusnya sistem nilai atau tata kelola perekonomian yang menjadi tanggung jawab pemerintah menjunjung tinggi keterbukaan dan keadilan," ucapnya.
Sandiaga menyoroti masalah impor daging beku yang dilakukan pemerintah sebagai solusi jangka pendek untuk mengatasi lonjakan harga daging sapi menjelang Hari Raya Idul Fitri. Menurut dia, patut dipertanyakan kebijakan pemerintah yang menunjuk 10 perusahaan baru sebagai importir tanpa melibatkan stakeholder lama, yaitu Asosiasi Pengimpor Daging Sapi (Apsidi) yang mempunyai jaringan distribusi serta rantai pendingin.
"Perlu diingat juga konsumen daging sapi dan kebanyakan masyarakat Indonesia tidak terbiasa mengkonsumsi langsung daging beku, hal ini yang menjadi pertanyaan, apakah daging beku akan laku di pasaran atau tidak," ujar Sandiaga.
Dia juga menyoroti lemahnya perencanaan oleh Pemprov DKI dan ketidakmampuan membaca perilaku supply dan demand pasar. "Pemprov DKI harusnya lebih cepat tanggap dalam menanggulangi masalah kenaikan harga ini.Jika terus dibiarkan berlarut-larut tentu akan sangat merugikan masyarakat," kata politikus Partai Gerindra itu.
Sandiaga juga menepis anggapan jika kenaikan harga yang terjadi belakangan ini akibat ulah spekulan. "Berdasarkan data APPSI (Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia) faktor kenaikan harga akibat spekulan hanya lima sampai 10 persen," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
