REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menegaskan Kementerian Pertahanan butuh badan intelijen pertahanan. Badan intelijen ini sebagai penyuplai informasi pada kementerian pertahanan.

Informasi ini yang akan digunakan Menteri Pertahanan sebagai pijakan untuk mengeluarkan perintah strategis pada pasukan TNI. “Kebijakan kan dari Menhan, masak Menhan memberi perintah tidak ada intelijen, dari mana informasinya, ngarang,” tegas Ryamizard usai rapat kerja dengan Komisi I DPR, Senin (13/6).

Ryamizard menambahkan, selama ini fungsi intelijen dari TNI memang sudah efektif, namun fungsinya untuk TNI sendiri. Sedangkan untuk Kementerian Pertahanan belum ada. Menhan juga tidak berencana untuk mengambil personel dari intelijen TNI, karena keberadaan intelijen harus lengkap baik di tubuh TNI maupun Kementerian Pertahanan.

Terlebih, TNI dipastikan juga tidak akan bersedia menyetorkan personelnya untuk menjalankan fungsi intelijen pertahanan. Berdasarkan catatan Kemhan, hanya Indonesia yang memiliki Kementerian Pertahanan namun tidak memiliki intelijen khusus. Seluruh dunia yang memiliki Kementerian Pertahanan dipastikan memiliki intelijen sendiri.

Menhan memastikan kalau terbentuk badan intelijen pertahanan tidak akan tumpang tindih dengan badan intelijen lain, seperti BIN maupun BAIS. Sebab, semua bekerja sesuai fungsinya masing-masing.

“Di negara besar, ada intelijen luar negeri, dalam negeri, pertahanan dan hukum,” tegas dia.

Misalnya, badan intelijen milik Kemhan menjalankan fungsi strategis, sedangkan intelijen TNI untuk operasional. Untuk mewujudkan badan intelijen, akan merekrut anggota baru. Namun, berapa jumlah yang akan direkrut menjadi intelijen Kemhan harus dirahasiakan. “Iya (rekruitmen), tidak perlu gedhe-gedhe, rahasia,” ujar Ryamizard. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika