REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Insiden arogansi Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja (PP) Kota Serang dengan merazia warung makan saat bulan Ramadhan juga turut menjadi perhatian Komisi II DPR RI.

Ketua Komisi II DPR, Rambe Kamarul Zaman menilai perlunya Kementerian Dalam Negeri menegur dan menata ulang kinerja Satpol PP lebih lanjut. Hal ini agar dalam menjalankan tugasnya tidak mengedepankan tindakan represif dan berlebihan.

“Ya harus ditata, agar tidak asal-asalan, sehingga melaksanakan tugas dengan baik,” kata Rambe saat dihubungi wartawan, Ahad (12/6).

Rambe menekankan pentingnya koordinasi Satpol PP dalam menjalankan tugasnya. Sebab, Satpol PP sebagai bagian dari tugas pengamanan yang ada di setiap daerah. Sehingga Rambe menilai, hal itu penting dilakukan agar tidak terulang kejadian di daerah lainnya.

“Itu Satpol PP koordinasi sebagaimana tugas pengamanan kepolisian, maka enggak boleh bersikap sendiri,” kata Rambe.

Sebelumnya juga Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegur Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja (PP) Kota Serang. Ia juga mengingatkan pada seluruh Satpol PP di Indonesia untuk bersikap simpatik dalam melaksanakan instruksi kepala daerah, salah satunya pada saat bulan Ramadhan.

"Bahwa dalam melaksanakan keputusan/instruksi kepala daerah atau melaksanakan pengamanan perda di daerah untuk bersikap simpatik. Mengedepankan penyuluhan tidak over acting,” kata Tjahjo.

Sebelumnya, dalam razia siang hari di bulan Ramadhan Satpol PP Kota Serang bersikap represif dengan menyita dagangan seorang ibu penjual makanan yang berjualan di siang hari saat bulan puasa.

Ibu tersebut menangis sambil memohon pada aparat agar dagangannya tidak diangkut. Razia yang dilakukan Satpol PP itu pun mendapat kecaman dari netizen dan masyarakat luas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika