Ahad 12 Jun 2016 17:37 WIB

DPRD Jabar Minta Pemerintah Pusat yang Biayai Kereta Cepat

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Karta Raharja Ucu
kereta cepat Cina.
Foto: Image: Shaun Robinson/Shutterstock.com
kereta cepat Cina.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--DPRD Jawa Barat meminta pemerintah pusat untuk membiayai pembangunan Light Rail Transit (LRT) atau kereta cepat Bandung Raya dengan menggunakan pembiayaan APBN. Agar, pembangunan Kereta LRT Bandung Raya pun bisa cepat direalisasikan.

Menurut Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat Gatot Tjahyono, saat ini pembangunan LRT Bandung Raya sedang dibahas secara intensif, baik oleh pemerintah pusat, Provinsi Jabar maupun kabupaten/kota. Namun, mencuat usulan pembangunan LRT tersebut bisa menggunakan pembiayaan atau investasi dari pihak swasta.

"Pada awalnya LRT itu akan dibiayai APBN. Hanya, dalam perkembangannya di beberapa titik atau kota akan disharing dengan investasi swasta. Sehingga kini hal itu perlu dibahas lebih lanjut," ujar Gatot kepada wartawan, Ahad (12/6).

Gatot mengatakan, pembangunan LRT Bandung Raya tentunya harus disinergikan dengan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. "Persoalannya kalau dikota Bandung ada kereta cepat, itu harus dipertimbangkan supaya percepatan pembangunannya bisa sinergis, antara kereta api cepat sampai Tegalluar, dan LRT di sekitar itu," katanya.

Menurut Gatot, hal tersebut perlu dikaji lebih matang, sehingga pembangunan LRT Bandung Raya bisa lebih optimal. Dewan berharap pembangunan kereta LRT Bandung Raya bisa kembali menggunakan skema awal yaitu menggunakan pembiayaan APBN.

"Pada dasarnya kita tetap berharap APBN bisa mendorong percepatan pembangunan LRT di Bandung Raya," katanya.

Dewan pun berharap, kata dia, pemerintah pusat bisa mensinergikan pembangunan LRT Bandung Raya dengan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung melalui pembiayaan APBN. Terlebih, bila menggunakan investasi swasta pembangunannya sulit untuk disinergikan dengan pembangunan kereta cepat. Selain itu pola investasi swasta pun akan menghambat percepatan pembangunan LRT Bandung Raya.

Karena, kata dia, kalau pembangunannya diserahkan ke swasta maka harus melalui mekanisme lelang investor dan bisa memakan waktu cukup lama. Yakni, satu atau dua tahun. "Jadi, bagusnya itu menggunakan APBN saja," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement