REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Berbicara soal kondisi ekonomi Indonesia saat ini, namun tentunya tidak dalam konteks variabel bebas, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dinilai merupakan bagian dari pemerintahan negara. Tongkat estafet pemerintahan baru saja beralih ke Joko Widodo setelah 10 tahun dipimpin SBY.
"Masalah tingginya harga daging kalau kita mau cermat dan jeli, toh sudajh ada pada zamannya Pak SBY," ujar anggota Komisi II DPR Arteria Dahlan dalam keterangan tertulisnya, Ahad (12/6).
Bahkan, dia mengatakan bermulai dari sana, pemerintah saat ini hanya kebagian pekerjaan dan tanggung jawab saja. Sementara itu dalam permasalahan daya beli masyarakat yang menurun, PHK buruh dan sebagainya bukanlah hal sederhana.
Menurut dia, permasalahan ini bukan disebabkan kesalahan pemerintahan Jokowi, melainkan akibat dari akumulasi kebijakan yang cenderung instan dan tidak menyelesaikan masalah. Seperti bantuan langsung tunai (BLT) yang tidak didukung dengan reformasi akses publik terhadap kemandirian berusaha dan terbukanya lapangan kerja. "Kalau mau kita cermati lebih jauh, ini kan kebijakan pemerintahan yang lama," kata politikus dari PDI Perjuangan ini.
Kritik Arteria terhadap SBY tak lepas dari catatan penting SBY terhadap pemerintahan Jokowi. Menurut dia, sebaiknya Ketua Umum Demokrat tersebut tidak menyampaikan kritik secara langsung, melainkan melalui orang-orang di partai yang mengurusi bidang tersebut.
Seperti diberitakan sebelumnya, SBY memberikan tujuh catatan penting bagi pemerintahan Jokowi. Catatan tersebut disampaikan SBY di sela-sela kegiatan silaturahmi kader Partai Demokrat di kediamannya di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/6) lalu.
Ketujuh catatan itu meliputi situasi perekonomian, kondisi kehidupan masyarakat dari sisi sosial dan ekonomi, upaya penegakan hukum, dan kedaulatan partai politik. SBY juga menyoroti persoalan TNI/Polri dalam menjalankan tugas pokoknya, pergerakan komunis, hingga peranan pers.
Ikuti Whatsapp Channel Republika