REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Hukum MUI, Anton Tabah, prihatin Pemerintah Indonesia belum memberikan sikap secara kenegaraan terhadap Pemerintah Cina. Hal itu terkait larangan berpuasa di bulan Ramadhan oleh Pemerintah Cina terhadap umat Muslim Uighur. 

"Saya heran Presiden Jokowi yang begitu mesra dengan Cina kok diem saja," kata Anton kepada Republika.co.id, Sabtu (11/6)

Seharusnya, kata Anton yang juga Dewan Pakar ICMI, kemesraan hubungan Presiden Jokowi dan Cina dimanfaatkan betul untuk ingatkan Negara Tirai Bambu itu agar bisa menghormati warganya yang Muslim untuk menjalankan agama sesuai keyakinannya.

"Cukup sebetulnya Jokowi sebagai presiden mengimbau Pemerintah Cina atau Tiongkok supaya menghormati warganya yang beragama menajalankan ibadahnya," ujar mantan Sespri Soeharto itu.

Presiden Jokowi, kata purnawirawan Polri ini, tidak perlu gengsi menghimbau Cina untuk menghormati rakyatnya yang beragama Islam untuk menjalan ibadah di bulan Ramadhan. Menurut Anton, komunisme tidak lagi atheis. Mereka sudah modern dan menghormati agama-agama.

"Gunakan dong kemesraan hubungan Jokowi dengan RRT. Kok Jokowi diem 1.000 basa...Kenapa..?" tanya Anton heran. "Ikuti dong presiden-presiden RI terdahulu selalu care terhadap Islam di manapun," katanya.

Baca juga, Cina Larang PNS Pelajar dan Anak-Anak Xinjiang Berpuasa.

Selain itu Anton juga menyangkan sikap Presiden Jokowi yang terkesan menghidupkan kembali benih-benih Komunis di Indonesia. Hal itu kata Anton terlihat dari sikap mantan wali kota solo itu menerima kunjungan dari Partai Komunis Cina.

‎"Sebelum Rhamadan menerima secara khusus ketua-ketua PKC di Istana adalah contoh  ketidakpekaan pada bangsa sendiri atau ia memang tak berjiwa negarawan yang Pancasilais yang religius," katanya.

‎

Ikuti Whatsapp Channel Republika