REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Bus Damri merupakan salah satu moda transportasi pilihan masyarakat Kota Bandung. Untuk meningkatkan pelayanannya, Perusahaan Umum (Perum) Damri cabang Bandung akan mengubah operasional bus yang berdasarkan jadwal.
General Manager Damri Cabang Bandung Indra Darmawan mengatakan dengan skema ini, operasional bus Damri akan terjadwal sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Warga Kota Bandung bisa menunggu bus Damri tiap lima menit sekali.
“Bus akan mulai beroperasi pukul 05.00 WIB dengan jarak waktu antarbus lima menit, ditambah dua menit menunggu di halte,” kata Indra di Balai Kota Bandung, Kamis (9/6).
Tiga trayek akan mulai uji coba operasi berjadwal ini, yaitu jurusan Cicaheum-Cibeureum, Cicaheum-Leuwi Panjang, dan Cibiru-Kebon Kalapa. Uji coba dilakukan pada 15-19 Juni 2016. Hasilnya akan menjadi evaluasi untuk diaplikasikan di seluruh layanan operasional bus Damri.
Indra mengatakan, tiga rute ini nantinya akan menggunakan bus baru bantuan dari pemerintah pusat sebanyak 70 unit. Bus baru ini memiliki kapasitas 80 orang dengan perincian 30 tempat duduk dan 50 orang berdiri.
"Rute Cicaheum-Cibeureum ada 23 unit bus yang dioperasikan, Cicaheum-Leuwi Panjang 23 unit dan Cibiru-Kebon Kalapa ada 24 bus," tuturnya.
Diharapkan, pengoperasian terjadwal ini akan meningkatkan pelayanan angkutan publik. Sehingga, masyarakat tertarik dengan transportasi massal karena tak perlu menunggu lama.
Selain berjadwal, penumpang juga diwajibkan naik dan turun di halte bus yang telah disediakan. Damri tak lagi berhenti di sembarang tempat. Untuk mengantisipasi adanya pelanggaran, Perum Damri telah menempatkan petugas di sejumlah titik.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung Didi Ruswandi mengharapkan dengan demikian, kemacetan di Kota Bandung dapat teratasi karena tak ada lagi bus yang ngetem di sembarang tempat. Masyarakat juga diharapkan bisa semakin puas dengan layanan transportasi publik di Kota Bandung.
"Masyarakat bisa lihat jadwalnya di shelter bus. Bisa lihat nunggu berapa lama lagi. Semoga bisa jadi solusi kemacetan dan peningkatan layanan transportasi publik," ujarnya di lokasi yang sama.
Ikuti Whatsapp Channel Republika