REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyampaikan pentingnya penegakan hukum untuk menindak masyarakat yang masih merusak lingkungan. Sebab, kesadaran dari masyarakat saja tak cukup efektif untuk mengurangi tindakan masyarakat yang sering kali merusak lingkungan sekitar.

"Kesadaran hanya bisa efektif bila ada hukum berjalan dengan baik," jelas JK dalam acara Pekan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia ke-20 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (9/6).

Selain itu, kata JK, pemerintah juga harus menjalankan hukum terhadap para pelaku pembakar hutan dan lahan. Ia pun juga menyampaikan apresiasinya atas kerjasama masyarakat, pengusaha, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mendorong pemerintah untuk terus berupaya lebih baik.

"Tanpa diingatkan oleh rekan-rekan aktivis di situ kadang kita terlena. Tentu kita semua berterima kasih atas upaya itu," tambah dia. 

Lebih lanjut, menurut JK, lingkungan hidup merupakan salah satu isu yang menjadi perhatian dunia, selain HAM dan demokrasi. Berbagai konferensi pun telah diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan dalam mengelola lingkungan hidup.

Indonesia tercatat memiliki lebih dari 100 juta hektare hutan yang juga diperlukan rehabilitasi dan pengelolaan yang lebih baik. Untuk menjaga lingkungan hidup pun, sambung dia, juga perlu menjaga kehidupan flora sebagai indikator terciptanya kehidupan yang baik. 

"Orang utan, gajah, singa atau anoa adalah suatu kehidupan dan indikator kehidupan yang baik," kata JK.

Ikuti Whatsapp Channel Republika