REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi PKS di DPR, Jazuli Juwaini meminta pemerintah Indonesia membantu muslim Uighur di Cina. Caranya dengan mengefektifkan diplomasi khususnya di bidang HAM karena Cina telah melarang Muslim Uighur berpuasa selama Ramadhan.
"Fraksi PKS meminta Pemerintahan Jokowi mengefektifkan diplomasi HAM kepada Pemerintah Cina, agar Cina menghentikan pelanggaran HAM terhadap Muslim Uighur," katanya, Rabu (8/6).
(Baca juga: Lagi, Muslim Xinjiang Hadapi Larangan Puasa Ramadhan)
Jazuli optimistis Presiden Joko Widodo dapat melakukan diplomasi yang efektif, baik secara langsung maupun dengan menugaskan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin.
"Sikap dan upaya aktif Pemerintah Indonesia penting bukan saja sebagai representasi negara mayoritas muslim, tapi juga sebagai pelaksanaan amanat Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi di atas penghormatan prinsip-prinsip hak azasi manusia," ujarnya.
Dia juga memberikan respon kritis atas pelarangan untuk melaksanakan kewajiban puasa Ramadhan terhadap Muslim Uighur oleh Pemerintah Distrik Xinjiang, Cina. Tindakan itu, menurut dia, melanggar HAM sehingga seharusnya kebijakan tersebut dicabut.
"Tindakan Pemerintah yang melarang Muslim Uighur untuk berpuasa jelas melanggar hak asasi manusia. Untuk itu, kami mengimbau Pemerintah Cina agar memperkenankan Umat Islam menjalankan ibadahnya," ujarnya.
Dia mengatakan, Cina sebagai negara besar di dunia seharusnya tampil memberi contoh dalam mempromosikan penghormatan terhadap HAM terutama terkait dengan keyakinan beragama.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
