REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jabar terus melakukan berbagai persiapan untuk mudik tahun ini. Menurut Kepala Dishub Jabar Dedi Taufik, ada 8.000 kendaraan angkutan umum yang nanti akan melakukan pergerakan atau penyediaan arus mudik.
"Semuanya dicek tidak ada sample karena harus layak jalan. Delapan ribu itu di Jabar kaitannya dengan AKDP (angkutan kota dalam provinsi) dan AKAP (angkutan kota antar provinsi)," ujar Dedi kepada wartawan, Selasa (7/6).
Dedi mengatakan, Manteri Perhubungan Ignasius Jonan mengarahkan pada Dishub Jabar agar mengecek rem tidak hanya untuk angkutan jalan raya. Tapi, harus di cek juga kereta api, udara dan laut. Dishub Jabar, kata dia, akan melakukan pengecekan secara terus menerus untuk semua kendaraan. Selain, pengecekan rutin 6 bulan sekali oleh kabupaten/kota.
"Itu yang di arahkan oleh Pak Menteri," katanya.
Hasil arahan lainnya, kata dia, Kemenhub meminta jangan terjadi kemacetan, kedepankan keselamatan angkutan umum, dan kecelakaannya harus diminimalisir. Dedi mengatakan, salah satu upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kemacetan adalah melakukan integrasi e-tol di Cipali. Jadi, nanti untuk tiket tidak ada dari Cikarang Utama. Begitu keluar, nanti pemudik bisa membayar di Palimanan.
"Jadi nantinya enggak ada di pintu gate Cikopo. Ini akan diuji coba pada 13 Juni. Nah kita akan lihat evaluasi, pada saat uji coba, terjadi enggak trouble spotnya," katanya.
Nantinya, kata dia, kalau terjadi trouble spot pihaknya akan melakukan managemen rekayasa lalu lintas dengan Polda Jabar. Upaya lainnya, Dishub Jabar akan menginventarisir simpul-simpul kemacetan. Salah satunya, dengan melakukan antisipasi pasar tumpah. Saat ini, ada beberapa pasar tumpah di Pantura. Jumlahnya, mencapai sekitar 21.
"Di Jalur selatan kurang lebih ada sekitar 17. Di tengah ada sekian," katanya.
Terkait pasar tumpah ini, kata dia, pihaknya sudah membuat surat kepada kabupaten/kota untuk inventarisasi pasar sumpah. Agar nantinya jangan ada pasar tumpah yang baru lagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika