REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah masih enggan mengungkap rencana penetapan 1 Juni sebagai Hari Pancasila sekaligus hari libur nasional. Saat dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Sekretaris Kabinet Pramono Anung tidak membantah dan tidak pula mengiyakan.
"Saya belum tahu. Kalaupun itu dibahas, saya belum tahu," ujarnya di Kantor Presiden, Senin (30/5).
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly juga mengaku belum tahu apakah penetapan 1 Juni sebagai Hari Pancasila sudah disetujui Presiden atau belum. Namun, secara pribadi, dia menilai wajar jika pemerintah memberikan penghargaan besar terhadap hari kelahiran Pancasila yang menjadi dasar negara tersebut.
"Artinya kalau ada hari yang menjadi ideologi negara, menjadi dasar negara, ya kita hargai," ucap dia.
Tanggal 1 Juni sendiri seringkali disebut sebagai hari lahirnya Pancasila. Sejarah mencatat pada 1 Juni 1945 Bung Karno pernah memberikan pidatonya di depan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). Pidato yang dibawakan Sukarno pada saat itu berisi tentang dasar-dasar negara yang kemudian disebut Pancasila.
Pidato tersebut pada awalnya disampaikan oleh Sukarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan sebagai peristiwa lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPK Dr Radjiman Wedyodiningrat dalam sebuah pengantar penerbitan buku Pancasila yang pertama pada 1948 di Desa Dirgo, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi.
Presiden Jokowi sendiri dijadwalkan akan menghadiri acar peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni mendatang di Bandung. Presiden bersama Ketua MPR Zulkfli Hasan akan melakukan napak tilas perjuangan Bung Karno dengan cara berjalan kaki dari Gedung Merdeka sampai ke Penjara Banceuy.
Ikuti Whatsapp Channel Republika