REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panglima TNI, Jenderal TNI, Gatot Nurmantyo, menyatakan, penanggulan tindakan terorisme merupakan salah satu bagian dari tugas pokok TNI, yaitu termasuk dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Namun, Gatot menegaskan, kegiatan memberantas aksi terorisme tidak bisa dilakukan secara berdiri sendiri, melainkan dengan sinergitas antar instansi pemerintah.
Lebih lanjut, Panglima TNI menegaskan, kehadiran terorisme memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang dimiliki intansi pemerintah. ''Sehingga kita diharapkan bisa lebih meningkatkan sinergitas dengan komponen lain untuk mengatasi seluruh aksi-aksi terorisme di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,'' ujar Panglima TNI dalam keterangan resmi yang diterima Republika, Senin (30/5).
Terkait upaya pencegahan aksi terorisme, Panglima TNI menekankan, perlunya aspek pencegahan dini. Hal ini dapat dilakukan dengan memaksimalkan Operasi Serbuan Teritorial. Pola-pola operasi teritorial itu diharapkan bisa mengetahui kegiatan-kegiatan yang menjurus aksi terorisme.
Selama ini, menurut Panglima TNI, pelaksanaan operasi teritorial sudah langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Operasi teritorial ini nantinya dapat menjadi barometer untuk bisa dikoordinasikan dengan bagian Pengumpulan Data atau Intelijen.
Namun, Panglima TNI mengakui, personel TNI yang melaksanan operasi teritorial tidak bisa bekerja sendiri dalam pencegahan aksi terorisme. ''Babinsa tidak bisa bekerja sendiri harus bekerjasama dengan aparat terkait, baik TNI maupun aparat-aparat terkait di lapangan. Oleh karena itu, seluruh unsur TNI perlu diberdayakan dalam penanganan ancaman terorisme sejak dini,'' kata mantan Pangkostrad.
Sementara dalam upaya mengatasi aksi terorisme, Panglima TNI mengakui, perlu ada penguatan peran TNI, disamping peningkatan kerjasam dengan pihak Kepolisian. ''Kerjasama TNI dan Polri yang sudah terjalin dengan baik selama ini patut ditingkatkan, dan kemudian diperkuat peran TNI dalam mengatasi aksi terorisme,'' ujar Gatot.
Paparan Panglima TNI ini disampaikan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, Laksdya TNI, Didit Herdiawan, dalam Seminar Urgensi Revisi Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Sebagai Upaya Pemerintah Dalam Menegakkan Kedaulatan dan Melindungi Warga Negara Indonesia. Seminar dengan tema 'Sinergitas Peran Komponen Bangsa Dalam Mengatasi Aksi Terorisme' ini digelar oleh Fraksi Golkar dan Fraksi Hanura di Ruang Rapat KK II Gedung Nusantara DPR RI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika