REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Angka pengangguran di DIY masih tinggi, yaitu sekitar 80 ribu orang. Sementara dari 95 program dan kegiatan untuk pengentasan pengangguran hanya mampu menyerap maksimal 2.000 pekerja baru.

"Sehingga kalau modelnya tidak progresif, DIY butuh bertahun-tahun untuk membebaskan pengangguran," kata Ketua Komisi D DPRD DIY Yoserizal usai usai rapat kerja dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY di DPRD DIY, Senin (30/5).

Karena itu, Komisi Komisi D meminta satuan kerja perangkat daerah (SKPD) bekerja lebih giat. Dari berbagai program atau kegiatan pengentasan kemiskinan di DIY, kata Yoserizal, paling banyak terserap di kegiatan padat karya. Itu pun tentatif dan tidak terus menerus.

Politikus Partai Gerindra itu mengemukakan, kegiatan padat karya di Disnakertrans DIY juga berupa pembangunan infrastruktur. Sehingga setelah kegiatan selesai, tenaga kerjanya tidak bekerja lagi. "Jadi kerjanya hanya saat ada proyek saja,’’ tuturnya.

Untuk itu, Komisi D meminta kepada Disnakertrans DIY sebagai leading sector pengentasan pengangguran lebih giat lagi dalam bekerja. Selain itu, harus bisa mengkonsolidasikan SKPD terkait.

Sementara itu, Sekretaris Disnakertrans DIY Sriyati mengakui, tugas menekan angka pengangguran tidak bisa hanya dilakukan dinasnya, tapi harus bersama lima SKPD lain. "Jadi, tugas menekan angka pengangguran tidak hanya di Disnakertrans saja," ungkapnya.

Menurut dia, ada banyak program dan kegiatan pada 2016 ini untuk menekan angka pengangguran. Di Disnakertrans saja ada 95 program/kegiatan dan 17 kegiatan diantaranya berupa padat karya. 17 kegiatan padat karya tersebut mampu menyerap 1.139 tenaga kerja. "Tahun depan padat karya tetap diusulkan lagi, tidak hanya tahun 2016 saja,’’ ungkapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika