REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Bank Dunia (World Bank) menyetujui bantuan hibah senilai 22 juta dolar AS untuk memperkuat pengelolaan hutan tropis di Indonesia sebagai negara dengan area hutan terbesar ketiga di dunia.
"Masyarakat yang hidup dekat hutan bergantung pada kawasan hutan untuk mata pencaharian mereka. Program investasi hutan ini menawarkan kesempatan untuk memperbaiki penghasilan melalui pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik," kata Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo Chaves melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Ahad (29/5).
Rodrigo mengatakan dukungan Bank Dunia merupakan bukti nyata untuk penguatan manajemen lanskap Indonesia.
Badan Pembangunan Internasional Denmark DANIDA juga memberikan kontribusi senilai 40 juta kroner (senilai 5 juta dolar AS) ke total hibah yang dibiayai oleh inisiatif global bernama "Forest Investment Program" (FIP) atau Program Investasi Hutan.
Hibah ini ditujukan untuk membantu Badan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai salah satu program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
KPH berpotensi memperkuat tata kelola hutan, memperbaiki penggunaan aset sumber daya alam menuju pembangunan berkelanjutan serta mengurangi kemiskinan di antara 32 juta rakyat Indonesia yang hidup di sekitar hutan.
Melalui program investasi hutan, KPH didukung dengan memperkuat keahlian pemerintah daerah, organisasi masyarakat, pemegang izin pengelolaan hutan dan mempererat kemitraan di antara lembaga terkait.
Program ini juga bertujuan mengatasi keterbatasan regulasi dan peraturan yang selama ini mempengaruhi kinerja KPH.
Selain penguatan keahlian, program ini akan bekerja sama dengan 10 KPH yang diharapkan akan menerapkan pengelolaan hutan and investasi yang keduanya lebih berkelanjutan.
Pembentukan sistem informasi juga akan diperkuat guna memfasilitasi para pemangku kepentingan untuk saling bertukar pikiran.
"Implementasi program KPH yang efektif memerlukan sistem pembagian informasi yang kuat. Selain itu, juga diperlukan informasi terkait penggunaan lahan dan luas lahan, perizinan, dan juga pendekatan untuk memperkuat tata kelola hutan," kata Ekonom Senior Bank Dunia untuk Sumber Daya Alam Diji Chandrasekharan Behr.
Ikuti Whatsapp Channel Republika