REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIN -- Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan menjadi salah satu percontohan untuk penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam bentuk nontunai lewat Lembaga Keuangan Digital (LKD).

"Banjarmasin akan jadi salah satu percontohan nontunai, nanti pendamping PKH akan dilatih lagi. Ibu-ibu penerima PKH bisa ambil di agen-agen bank yang ditunjuk," kata Mensos, Jumat (27/5).

Mensos mengatakan uji coba akan dilaksanakan pada Juni mendatang saat pencairan PKH periode kedua di 18 provinsi. Menurut dia, perubahan penyaluran bantuan secara non tunai bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan yang diterima tepat sasaran, selain itu juga untuk mengajarkan masyarakat menabung.

Sebagai percontohan sebanyak 612.816 peserta PKH di 18 provinsi, 74 kabupaten/kota dan 688 kecamatan akan menerima bantuan non tunai lewat LKD.

Sebelumnya pada Kamis (26/5) Kementerian Sosial sudah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Bank Indonesia tentang pelaksanaan elektronifikasi penyaluran bantuan sosial.

Selama ini bantuan PKH disalurkan secara tunai lewat PT Pos sehingga penerima bantuan harus lama mengantri. Untuk LKD Kementerian Sosial akan bekerja sama dengan tiga bank yaitu BNI, BRI dan Bank Mandiri.

Penyaluran bantuan melalui LKD akan diperluas sampai satu juta KSM dan pada tahun depan diharapkan dapat mencapai 35 persen dari seluruh peserta PKH yang berjumlah enam juta keluarga sangat miskin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika