REPUBLIKA.CO.ID, TULUNGAGUNG -- Sebanyak tiga kotamadya di Provinsi Jawa Timur belum memiliki badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) seperti halnya pada 35 kabupaten dan kota lain di daerah ini.

"Kami berharap struktur BPBD di tiga daerah ini segera dibentuk untuk memudahkan koordinasi apabila terjadi situasi bencana," kata Kepala Pelaksana BPBD Jatim Sudarmawan di sela kunjungannya di Tulungagung, Kamis (26/5).

Tiga daerah kotamadya yang belum memiliki atau membentu lembaga BPBD dimaksud Sudarmawan adalah Kota Blitar, Kota Pasuruan serta Kota Surabaya. Sekalipun pembentukan badan penanggulangan bencana di daerah merupakan amanah undang-undang, Sudarmawan mengatakan BPBD Jatim tidak bisa melakukan pemaksaan ke tiga wilayah administratif tersebut.

Menurut dia, membentuk atau tidak membentuk struktur BPBD menjadi kewenangan otonom setiap daerah dengan menyesuaikan kebutuhan masing-masing. "Dalam usulan aturan perundangan disebutkan bahwa daerah 'dapat' membentuk lembaga BPBD untuk memudahkan koordinasi saat terjadi bencana," ujarnya.

Kata "dapat" itu, menurut Sudarmawan memang bisa saja dimaknai secara longgar, namun bukan berarti diabaikan jika sudah memiliki kemampuan baik dari segi anggaran maupun organisasi. "Kami hanya bisa memberi masukan dan terus berkoordinasi dengan tiga daerah itu," ujarnya.

Dia menjelaskan, BPBD merupakan lembaga vital bagi daerah dalam mengkonsolidasi upaya penanggulangan bencana secara lintas sektoral. Tidak hanya antarinstansi di satu daerah namun juga dengan kabupaten/kota lain di kota ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika