REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembangunan infrastruktur tenaga listrik dianggap masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah sampai saat ini. Banyaknya daerah yang belum menerima pasokan listrik sesuai kebutuhan memunculkan adanya pemadaman listrik secara bergilir dan berujung pada masalah sosial ekonomi.
Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun mengatakan, beberapa pulau di Kepulauan Riau masih banyak yang belum teraliri listrik. "Listrik di Kepulauan Riau belum merata," katanya, Rabu, (25/5).
Wakil Gubernur Jambi Fachrori Umar mempermasalahkan terhentinya pembangunan pembangkit listrik mikrohidro di daerahnya. Sejak tahun 2004 sudah ada peletakan batu pertama untuk pembangkit listrik mikrohidro kerja sama antara swasta dengan PLN tetapi sampai sekarang belum ada perkembangan.
Tak hanya Sumatra, Kalimantan juga memiliki masalah ketertinggalan dalam pembangunan infrastruktur tenaga listrik dibandingkan pulau-pulau lainnya di Indonesia. Sampai saat ini infrastruktur di Kalimantan masih dianggap minim padahal Kalimantan adalah pulau dengan potensi energi yang melimpah.
Direktur Bisnis PT PLN Regional Sumatra Amir Rosidin mengakui keadaan listrik di Sumatra memang masih belum merata. Sampai saat ini PLN masih terus berupaya membangun pembangkit listrik.
"Kondisi listrik di Sumatera pas-pasan, cadangannya dibawah 10% sedangkan idealnya adalah 30%. Kondisi listrik di Sumatera tahun 2014 itu sangat kekurangan, tetapi secara bertahap di 2016 sudah kita penuhi," ujarnya.
Di Sumatera Utara, terang Amir, sudah tersambung 150 MW. PLN berusaha menyelesaikan permasalahan listrik. "Membangun sumber listrik tidak bisa cepat karena harus menghadapai berbagai permasalahan di lapangan. Pembangunan pembangkit listrik harus dilakukan sesuai dengan aturan di mana pembangunan pembangkit listrik di atas 10 MW diwajibkan masuk RUPTL 2016-2025 dan harus dilakukan secara lelang," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika