Rabu 25 May 2016 13:01 WIB

Ini Komentar JK tentang Gelar Honoris Causa Megawati

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: M Akbar
Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan sambutannya dalam Sidang Tahunan ke 41 Islamic Development Bank di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Selasa (17/5).
Foto: Republika/Agung Supriyanto
Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan sambutannya dalam Sidang Tahunan ke 41 Islamic Development Bank di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Selasa (17/5).

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menghadiri acara penganugerahan gelar honoris causa yang diberikan kepada Megawati Soekarnoputri di Universitas Padjadjaran, Bandung. Dalam kesempatan ini, JK mengucapkan selamat kepada Megawati atas anugerah gelar yang diterimanya.

"Perkenankan saya dan juga tentu seluruh hadirin yang hadir di sini dan seluruh masyarakat menyampaikan ucapan selamat sekali lagi kepada Ibu Dr Hj Megawati Soekarnoputri atas anugerah yang diberikan oleh Universitas Padjadjaran mendapat gelar doktor honoris causa pada pagi hari ini," kata JK dalam pidatonya di Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat, Rabu (25/5).

JK menyampaikan, memperoleh gelar doktor secara akademis di sebuah universitas bukanlah hal yang mudah. Namun, menurut dia, mendapatkan gelar doktor honoris causa jauh lebih sulit. (Baca: Petisi Online Tolak Gelar Doktor Honoris Causa Megawati dari Unpad)

"Karena membutuhkan puluhan tahun untuk membuktikan bahwa apa yang dipikirkan dan dikerjakan adalah hal yang benar. Kalau doktor di universitas menulis teori, doktor HC akan membuktikan itu ataupun kadang-kadang membuat teori yang baru," jelas JK.

Setelah puluhan tahun menjadi politisi, memimpin PDIP, serta menjabat wakil presiden dan presiden, Megawati pun pantas mendapatkan gelar kehormatan ini. Menurut JK, Megawati selama ini telah melaksanakan tugas-tugas politik dan pemerintahan dengan baik.

 

Acara tersebut juga tampak dihadiri oleh sejumlah menteri, di antaranya Menko PMK Puan Maharani, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dan Mendagri Tjahjo Kumolo.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement