REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri (MHD) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Timur Tengah selama sepekan sejak 22 Mei 2016. MHD membawa tiga agenda pokok, yaitu upaya sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan untuk pencegahan TKI ilegal dan trafficking, perluasan penempatan pekerja formal, serta penjajagan kerja sama investasi pelatihan kerja.
Pada lawatannya kali ini, MHD disampingi Dirjen Binapenta Kemenaker Herry Sudarmanto, Dirjen Binalattas Khairul Anwar dan jajarannya. Menurut MHD, singkronisasi kebijakan antarnegara di Timur Tengah dengan kebijakan ketenagakerjaan yang ditetapkan Indonesia, penting dilakukan agar tidak muncul masalah serius hubungan kedua negara.
Mengenai visa kerja, MHD mencontohkan, masih ada negara di Timur Tengah yang mengeluarkan visa housemaid atau pembantu rumah tangga. Padahal, Indonesia secara resmi sudah menutup dan melarang pengiriman pembantu rumah tangga ke Timur Tengah sejak 2015 kemarin.
"Ada juga negara yang memberi visa cleaner kepada pekerja Indonesia sedangkan di Jakarta tidak ada jenis pekerjaan resmi yang bernama cleaner. Akibatnya, pekerja yang berangkat dengan visa cleaner, pasti tidak memiliki standar kompetensi kerja. Ini masalah serius," jelas MHD dalam siaran pers, Senin (23/5).
Menurut MHD, meskipun ekonomi negara di Timur Tengah sedang menurun akibat harga minyak dunia yang rontok, tetapi masih potensial menjadi tempat tujuan tenaga kerja terampil Indonesia. Karena itu, pihaknya berkepentingan melakukan lobi antarnegara agar pekerja formal semakin mudah diterima dengan standar penghasilan dan perlindungan yang makin layak.
"Surplus angkatan kerja nasional, sangat potensial untuk mengisi kerja sama bidang ketenagakerjaan dengan negara-negara timur tengah. Berbagai sektor strategis yang berkembang, semisal kontruksi, pariwisata, migas dan telekomunikasi, merupakan peluang pasar kerja bagi para pekerja kita di sana," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika