REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) meminta pemerintah mencegah kebakaran hutan karena sejatinya data-data mengenai titik panas atau "hot spot" sudah tersedia dan dapat diakses secara bebas.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Riset Lingkungan Gapki Pusat Bandung Sahari di Medan, Ahad (22/5). Apalagi menurut Bandung, lokasi titik panas cenderung tetap. "Pemerintah bisa menganalisa apa penyebab kebakaran bisa terjadi," ujar Bandung.

Dia melanjutkan, Gapki tidak ingin peristiwa kebakaran hutan besar seperti yang terjadi pada tahun 2015,yang menyebabkan kabut asap parah di beberapa provinsi, tidak terulang.

Gapki sendiri menolak mentah-mentah anggapan bahwa perkebunan kelapa sawit yang berdiri di atas tanah gambut merupakan penyebab utama "mengamuknya" si jago merah.

"Kami yakin setiap perusahaan sawit sudah menerapkan pengaturan perairan yang mumpuni agar lahan gambut tidak kering. Faktanya, kebakaran juga banyak terjadi di lahan dengan tanah mineral," tutur Bandung.

Pendapat senada juga disampaikan Guru Besar Fakultas Pertanian Sumatera Utara Erwin Harahap. Bahkan, Erwin mengatakan bahwa kelapa sawit sebenarnya merupakan tanaman konservasi.

Menurut dia, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukannya, kelapa sawit bisa mengembalikan fungsi tanah yang sebelumnya tidak subur menjadi kembali produktif. "Jadi jangan apa-apa menyalahkan perkebunan kelapa sawit, yang keberadaannya berdampak positif bagi masyarakat," kata Erwin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika