REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Korea Selatan dan Rusia menghasilkan beberapa kesepakatan baik dengan pemerintah Korsel dan Rusia, pemimpin negara ASEAN, maupun dengan pimpinan perusahaan besar di masing-masing negara.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan, kunjungan Presiden ke Korsel pada 16-18 Mei 2016 menghasilkan komitmen untuk di berbagai bidang. Adapun dua kerja sama yang akan diprioritaskan adalah akselerasi industrialisasi dan pengembangan industri kreatif.
Komitmen kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Korea Selatan tersebut dituangkan dalam penandatanganan tujuh ota kesepahaman di bidang maritim, industri kreatif, olahraga, geospasial, kawasan ekonomi khusus, restorasi lahan gambut, dan pemberantasan korupsi.
Selain itu, tambah Retno, kunjungan ke Korsel juga menghasilkan kesepakatan bisnis dengan para pengusaha. "Deal yang dihasilkan sekitar 18 miliar dolar AS," kata Retno, Sabtu (21/5).
Sedangkan dalam kunjungan ke Rusia pada 18-20 Mei 2016, Jokowi melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Vladimir Putin serta menghadiri KTT ASEAN - Rusia.
Pertemuan Jokowi dengan Putin menghasilkan komitmen peningkatan potensi kerja sama untuk peningkatan ekspor kelapa sawit, produk perikanan, buah, sayuran, serta kerja sama potensi pariwisata dan diversikasi investasi. "Semua potensi ini akan ditindaklanjuti," kata Retno.
Jokowi juga berhasil meyakinkan perusahaan migas Rusia, Rosneft, untuk berinvestasi dengan membangun kilang di Tuban, Jawa Timur senilai 13 miliar dolar AS. Selain itu, antara Pemerintah Indonesia dengan Rusia juga dilakukan penandatanganan lima nota kesepakatan kerjasama di bidang pertahanan, perikanan kebudayaan, arsip nasional dan arsip kementerian luar negeri.
Di sela-sela perhelatan KTT ASEAN-Rusia, Jokowi juga menyempatkan diri bertemu dengan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc dan PM Singapura Lee Hsien Loong. Dua hal utama yang dibahas dengan PM Vietnam adalah mendorong realisasi target perdagangan sebesar 10 miliar dolar AS pada 2018 serta melanjutkan negosiasi delimitasi maritim.
Ikuti Whatsapp Channel Republika