REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia memang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Ketua The Institute of Esococ Sri Palupi mengatakan kekayaan alam Indonesia mulai dari laut hingga ke hutan, sumber daya alam (SDA) ini semakin banyak dieksplotasi.
Namun, menurut dia, banyaknya pemanfaatan dari SDA ini tidak boleh terlalu berlebihan. Sebab pengambilan SDA yang banyak dilakukan di hutan seperti tambang, sawit, karet, dan sumber lainnya bisa saja menghilangkan kebudayaan lokal yang ada di sekitarnya.
"Kebudayaan Lokal akan semakin tergerus dengan semakin hilangnya hutan yang menjadi magnet bagi sumber daya alam. Karena kebudayaan itu tergantung dari sumber daya alam yang ada di kawasan tersebut," kata dia dalam diskusi 'Perspektif Kebangkitan Bangsa Melalui Politik Sumber Daya Alam' yang diselenggarakan Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Jumat (20/5).
Menurut Sri, saat ini pemerintah lebih terlihat dominan untuk mendatangkan dan membiarkan pengusaha lokal melakukan eksploitasi SDA. Namun pemerintah belum konsen untuk menjaga agar kawasan yang memiliki kebudayaan lokal dijauhkan dari tangan asing yang menggerus SDA di sekitarnya.
Pemerintah seharusnya lebih banyak memberikan hak kepada warga sekitar untuk melakukan pemanfaatan SDA. Karena saat warga sekitar yang melakukan pemanfaatan, mereka akan memanfaatkan SDA dengan sangat wajar, sehingga tidak merusakan ekosistem yang ada di sekitarnya.
"Sekarang harus banyak yang diberikan kepada rakyat. Karena ini seperti membayar hutang kepada rakyat selama ini," katanya.
Senada, Direktur Komunitas Konservasi Indonesia Warsi Didi Kurniawan menjelaskan, keberpihakan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di sekitar kawasan SDA masih sangat minim. Dengan percepatan perizinan bagi pemodal asing, maka SDA yang ada di Indonesia semakin cepat hilang.
Eksplorasi ini kemudian berdampak pada masyarakat adat yang ada di hutan atau sebuah kawasan eskplorasi. Masyarakat lokal ini terpakasa tersingkirkan dengan keberadaan ekplorasi yang tak mengindahkan keberadaan mereka.
"Jadi wajar kalau ada konflik antara pemerintah dan masyarakat adat. Konflik ini akan terus terjadi kalau mereka tidak diperhatikan. Jadi ke depan perlu ada perubahan yang juga bisa memberikan kesejahteraan untuk masyarakat lokal," kata Didi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika