REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menanggapi ketika ditanyai tentang kompensasi yang diberikan Pemprov DKI Jakarta kepada TNI, khususnya Kodam Jaya untuk menyukseskan penggusuran di sejumlah wilayah Ibu Kota.
Pria yang biasa dipanggil Ahok itu menyatakan tidak ada kompensasi yang diberikan Pemprov DKI Jakarta kepada Kodam Jaya. Kedua belah pihak hanya bekerjasama untuk membangun rumah susun di lahan TNI.
Padahal sebelumnya, Kodam Jaya memberikan tiga wilayahnya guna kelancaran proyek normalisasi Sungai Ciliwung. Dalam proyek itu,Pemprov DKI berperan membebaskan lahan dan Kementerian PU-Pera yang akan menormalisasinya.
"TNI kan memang negara kok. Memangnya Ciliwung punya (Pemprov) DKI? (Ciliwung) punya ibu kota kok, suudzan (pikiran buruk) banget nanya kompensasi. Jadi harus berpikir seperti itu, Jakarta ini ibu kota negara. Apa TNI mesti dikasih kompensasi, emangnya tukar menukar," katanya kepada wartawan di Balai Kota.
Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksmana juga menegaskan tak ada kompensasi yang diberikan Pemprov DKI Jakarta kepada Kodam Jaya demi kelancaran proyek.
Ia merasa harus mendukung pembangunan yang dilakukan pemprov tanpa menerima kompensasi. Sebab Ibu Kota menjadi wajah yang mencerminkan Indonesia. Sehingga ia menilai indikator bangsa ini terletak pada pembangunan Jakarta.
"Saya mendukung semua pembangunan yang dilakukan di Jakarta karena cerminan indonesia di sini (Jakarta). Saya harus mendukung pembangunan Pemerintah DKI, selama ini (kerjasama) sudah jalan dan enggak ada kompensasi," ujarnya.
Di sisi lain, pemprov DKI akan membangun rumah susun (rusun) sekelas apartemen untuk Kodam Jaya. Ahok mengatakan alasan pembangunan sebagai kompensasi lahan milik Kodam Jaya yang terdampak proyek normalisasi sungai Ciliwung. Ahok menegaskan lahannya milik TNI, sehingga DKI hanya tinggal membangun saja.
Ikuti Whatsapp Channel Republika