REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya terus meningkat. Berdasarkan data Global Status Report on Road Safety yang dirilis badan kesehatan dunia WHO pada 2014, Indonesia menempati urutan kelima negara dengan jumlah kematian terbanyak akibat kecelakaan lalu lintas. India tercatat sebagai peringkat pertama.
Yang memprihatinkan, Indonesia justru berada di urutan pertama negara dengan peningkatan jumlah kecelakaan tertinggi. Kenaikan angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia dilaporkan mencapai lebih dari 80 persen. Setiap hari, sebanyak 120 jiwa tewas di jalan raya akibat kecelakaan lalu lintas. Angka itu tak jauh berbeda dengan di Nigeria, yang mengklaim 140 jiwa warganya tewas akibat kecelakaan setiap harinya.
Fakta ini menempatkan kendaraan bermotor sebagai pembunuh global yang paling mengancam dalam berlalu lintas. Kepala Bidang Program dan Evaluasi Puslitbang Jalan dan Jembatan, Kementerian PUPR, Pantja Dharma Oetojo mengatakan, saat ini Indonesia memang tengah menghadapi berbagai masalah lalu lintas yang cukup kompleks, yang salah satunya disebabkan dari pembangunan perkotaan yang tidak terkendali yang juga dibarengi dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor.
Sebagai dampaknya, kata dia, risiko keselamatan jalan semakin meningkat yang ditandai dengan tingginya jumlah kecelakaan di jalan. Menurut dia, tindakan preventif dan antisipatif harus dilakukan oleh berbagai pihak. “Manajemen keselamatan perkotaan dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi terus meningkatnya angka kecelakaan di jalan,” ujar Pantja dalam keterangannya, Rabu (18/5).
Sebenarnya, menurut Pantja, untuk mengurangi tingkat kematian akibat kecelakaan lalu lintas di jalanan, sejak pertengahan tahun 2011, pemerintah telah meluncurkan Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) atau Rencana Keselamatan Jalan Nasional selama 25 tahun dan dibagi menjadi lima tahun periode dari 2011 ke 2035.
Menurut dia, RUNK mempunyai lima pilar yang menjadi fondasi pelaksanaan RUKN Jalan. Kelima pilar itu adalah manajemen keselamatan jalan, peningkatan kualitas jaringan jalan, peningkatan kualitas keselamatan kendaraan, perilaku pengguna jalan, dan penanganan setelah kecelakaan. “Landasan hukum RUKN Jalan dijiwai pasal 203 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, “ ungkapnya.
Implementasi RUNK, kata Pantja, tentu saja tidak bisa dilakukan oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan kerja sama dari semua instansi terkait. Dalam kerangka itu, lanjut dia, Pusat Jalan dan Jembatan (Pusjatan) Balitbang Kementerian PUPR mencoba mengembangkan konsep manajemen keselamatan perkotaan yang bertujuan mengurangi kecelakaan lalu lintas.
Senin (16/5) lalu, telah digelar Workshop Urban Safety Manajemen, di Bandung, Jawa Barat. Workshop tersebut menghadirkan para pakar dari luar negeri dengan kompetensi dan pengalaman yang kaya pada keselamatan di jalan merupakan sebuah sarana belajar yang sangat strategis.
“Untuk mendukung manajemen keselamatan terbaik, perlu konsep dan teknologi terbaik sehingga hasilnya efektif dan efisien. Tujuan tersebut, salah satunya dapat diperoleh dengan membandingkan dan mengadopsi konsep-konsep terbaik yang telah diimplementasikan di negara-negara lain,“ papar Pantja.
Workshop Urban Safety Manajemen yang diselenggarakan oleh Pusjatan itu menghadirkan narasumber dari luar negeri. Mereka adalah Stein Lundebye, Independent Road Safety Specialist dari Inggris yang menyampaikan materi “Road traffic environment-focus on vulnerable road users” dan Helena Svensson, dosen pada Traffic Planning of Sweden’s National Center for Research and Education on Public Transport yang memaparkan materi tentang “Public Transport Planning and Management : Mobility and Accessibility for Older People with Disabilities.”
Sedangkan narasumber dari Indonesia adalah Idris Loebis, Kepala Balai Lalu Lintas dan Lingkungan Pusjatan Balitbang Kementerian PUPR yang membawakan materi tentang “Action Plan on Urban Safety Management in Bandung City.”
Ikuti Whatsapp Channel Republika