REPUBLIKA.CO.ID,DENPASAR -- Pimpinan sidang musyawarah nasional luar biasa Partai Golkar Nurdin Chalid melarang keras pertemuan antara bakal calon ketua umum atau tim suksesnya dan ketua Dewan Pimpinan Daerah untuk menghindari hal-hal yang melanggar ketentuan pemilihan ketua umum.

"Kami melarang pertemuan antara bakal calon ketua dan DPD atau dengan tim suksesnya. Kalau pertemuan DPD 1 dengan DPD 2 tidak apa-apa, itu hak mereka," tutur Nurdin saat ditemui di Bali Nusa Dua Convention Center, Minggu sore.

Sehubungan dengan adanya informasi yang menyatakan salah seorang bakal calon ketua umum mengumpulkan para ketua DPD, Nurdin berharap kejadian serupa tidak kembali terjadi demi menjaga asas demokratis dalam pemilihan.

Dia pun mengatakan, bahwa pertemuan yang terjadi antara bakal calon ketua umum dan ketua DPD bukan bagian dari acara Munaslub yang berlangsung sejak tanggal 14-16 Mei itu.

Sebelumnya, tujuh dari delapan bakal calon ketua umum DPP Partai Golkar berkomitmen untuk mengawal pelaksanaan pemilihan ketua umum periode 2016-2021 melalui mekanisme tertutup dan menentang keras praktik-praktik kemenangan yang bertentangan dengan AD/ART partai berlambang pohon beringin tersebut.

Bentuk koalisi tersebut merupakan respon dari beredarnya kabar pengumpulan ketua DPD Golkar oleh salah seorang bakal calon ketua umum untuk membagikan surat dukungan dalam Munaslub.

Ketujuh kandidat tersebut antara lain Ade Komarudin, Airlangga Hartarto, Priyo Budi Santoso, Mahyudin, Syahrul Yasin Limpo, dan Azis Syamsudin. Sementara Indra Bambang Utoyo yang turut bergabung dengan koalisi tersebut tidak dapat hadir karena berhalangan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika