REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Bupati Lombok Utara Najmul Ahyar mempertanyakan data Badan Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi NTB yang menyatakan terdapat lima kecamatan yang masih berada dalam kondisi rawan pangan. Sebab, berdasarkan penelusuran dan pengamatan di lapangan hal tersebut tidak terjadi.
“Kalau Lombok Utara yang rawan rasanya kok tidak tapi karena ini data kita pakai dulu sebagai acuan bekerja. Itu yang saya sampaikan ke BKP dan kita pertanyakan, cari di lapangan rasanya tidak ada,” ujarnya di Kota Mataram, Jumat (13/5).
Meski begitu, ia mengaku tetap berprasangka baik dengan data tersebut dan akan mendalami kondisi rawan pangan yang disebutkan oleh BKP. Dimana, akan ada rapat koordinasi di Lombok Utara membahas rawan pangan.
Dirinya menghormati keberadaan data tersebut dan apabila benar maka harus disikapi secara positif untuk mencari langkah yang harus dilakukan ke depan. “Kita hormati data itu dan jadikan acuan. Kita berpikir positif, jika data itu benar dan disikapi secara positif dan banyak langkah yang harus dilakukan ke depan,” ungkapnya.
Sebelumnya, Badan Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi NTB menyebut daerah rawan pangan di 10 kabupaten/kota mengalami penurunan. Hingga akhir 2015, jumlah daerah rawan pangan di NTB mencapai 6 kecamatan lebih kecil dibandingkan tahun 2010 sebanyak 60 kecamatan.
"Data 2010, daerah rawan pangan sebanyak 60 kecamatan dan 2015 sebanyak 6 kecamatan," ujar Kepala BKP Provinsi NTB, Hartina.
Ia menuturkan, 6 kecamatan tersebut berada di Lombok Utara sebanyak 5 kecamatan dan satu di Kabupaten Sumbawa. Keenam kecamatan tersebut tidak masuk dalam skala prioritas satu dan dua akan tetapi keempat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika