REPUBLIKA.CO.ID, TERNATE -- DRPD Maluku Utara mengimbau para pengusaha, termasuk masyarakat yang memiliki usaha sambilan di daerah setempat agar jujur menyampaikan data semua aktivitas usahanya kepada petugas sensus ekonomi.
"Jangan ada data terkait aktivitas usaha yang disembunyikan, karena semua data yang diberikan kepada petugas sensus ekonomi pasti dijamin kerahasiaannya," kata anggota DPRD Malut Edi Langkara di Ternate, Kamis (12/5).
Menurut Edi, data aktivitas usaha yang diberikan kepada petugas sensus ekonomi harus akurat. Data itu sangat dibutuhkan untuk mengambarkan kondisi riil aktivitas usaha di Malut, baik dalam skalal usaha besar maupun usaha mikro menengah dan kecil.
Data riil tersebut nantinya akan menjadi bahan bagi pemerintah daerah, termasuk DPRD dalam menyusun berbagai kebijakan terkait pengembangan usaha di daerah ini. Selain itu juga dapat menjadi bahan bagi para pengusaha dalam mengembangkan usahanya.
Pemda di Malut sering membuat program pembangunan ekonomi yang hasilnya tidak sesuai harapan. Sebab, program pembangunan ekomoni itu ketika disusun tidak didukung data ekonomi yang benar.
Edi juga mengimbau kepada petugas sensus yang dikerahkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di sepuluh kabupaten/kota di Malut untuk melakukan tugasnya penuh tanggung jawab. Data yang nantinya disodorkan kepada BPS adalah data valid.
Wilayah Malut yang terdiri atas pulau-pulau dengan mobilitas masyarakat yang sangat tinggi memang menjadi tantangan bagi petugas sensus ketika akan mendapatkan data dari masyarakat. Diharapkan semua tantangan itu tidak mengurangi semangat mereka dalam mengembang tanggung jawabnya.
BPS Malut menyebutkan jumlah petugas sensus yang dikerahkan pada kegiatan sensus ekomomi di sepuluh kabupaten/kota di Malut ada 1.908 orang. Sebelum diterjunkan ke lapangan, mereka mendapatkan pelatihan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
