REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Badan Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi NTB mengklaim daerah rawan pangan di 10 kabupaten/kota mengalami penurunan. Hingga akhir 2015, jumlah daerah rawan pangan di NTB mencapai 6 kecamatan lebih kecil dibandingkan tahun 2010 sebanyak 60 kecamatan.
"Data 2010, daerah rawan pangan sebanyak 60 kecamatan dan 2015 sebanyak 6 kecamatan," ujar Kepala BKP Provinsi NTB, Hartina kepada wartawan di Kota Mataram, Selasa (10/5).
Ia menuturkan, 6 kecamatan tersebut berada di Lombok Utara sebanyak 5 kecamatan dan satu di Kabupaten Sumbawa. Keenam kecamatan tersebut tidak masuk dalam skala prioritas satu dan dua akan tetapi keempat.
"Enam kecamatan tidak ada masuk prioritas satu atau dua. Kita prioritas empat atau sedang," ungkapnya.
Menurutnya, indikator daerah rawan pangan itu diantaranya mengenai buta huruf, listrik, kesehatan dan pola asuh. Khusus kecamatan di Kabupaten Sumbawa kondisi pangan relatif baik namun tidak termaksimalkan.
Hartina menambahkan Badan Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi NTB mendorong Pemerintah desa menggunakan dana desa salah satunya untuk membuat lumbung pangan. Langkah tersebut ditempuh untuk mengantisipasi masa paceklik pangan di NTB.
"Dana desa itu mencapai Rp 1 miliar, itu bisa digunakan untuk membuat lumbung pangan," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika