REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dianggap cenderung berpihak pada asing dan tidak mementingkan rakyat pribumi.
"Pemerintah ini aneh. Bila di negara manapun pemerintahnya mengeluarkan kebijakan yang melindungi kepentingan nasional dan pribuminya. Sebaliknya pemerintah Indonesia justru memberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya kepada orang asing", ungkap mantan Kasum TNI, Letjend TNI (Purn) Suryo Prabowo dalam orasi kebangsaan di Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta, Senin (9/5).
Di manapun juga, kata dia, pendatang asing, kecuali pengungsi dari negara yang sedang konflik, memiliki berbagai keunggulan dibandingkan pribumi. Karena umumnya perantau meninggalkan tanah leluhurnya dengan tekad kuat untuk memperbaiki nasib. "Sehingga pemerintah seharusnya mengerti, bahwa sampai sekarang ini Indonesia belum bisa disandingkan dengan banyak negara di dunia."
Suryo pun memaparkan rendahnya kualitas pendidikan Indonesia hingga hanya mampu menduduki ranking 69 dari 76 negara terendah di ASEAN. Bahkan ntuk memenuhi kebutuhan sembako secara mandiri pun Indonesia belum bisa. Misalnya, untuk singkong, garam, dan gula yang masih harus impor.
"Kesejahteraan masyarakatpun baru menempati rangking ke-126 dunia dengan angka kemiskinan 11,5 persen, yang mengakibatkan tingkat kesenjangan antara golongan kaya dengan miskin sebesar 0,42 persen," kata dia.
Suryo juga menyoroti masih banyaknya rakyat Indonesia yang miskin dan terpinggirkan. "Lihat saja properti di daerah elite di Jakarta banyak dihuni oleh penduduk asing. Sedangkan pemukiman pribumi semakin terpinggirkan. Ini faktual, bukan rasis," tegasnya.
Oleh sebab itu, menurut Suryo, berbagai kebijakan pemerintah yang memberi kemudahan pada pihak asing harus dihentikan. "Pemerintah juga bukan rasis bila kebijakannya harus berpihak para pribumi. Pemerintah tidak juga boleh menggadaikan negara ini dengan memberikan kebebasan yang berlebihan kepada asing. Pemerintah seharusnya tidak boleh mengijinkan masuknya 10 juta buruh kasar China, sebelum bisa mengatasi 7,56 juta warganya yang masih berstatus pengangguran, 600 ribuan diantaranya adalah sarjana," kata dia.
Suryo juga menyoroti masih rendahnya upah buruh tani dan buruh industri yang mengalami penurunan 3,5 persen triwulan ke triwulan."Banyaknya kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada pribumi seperti ini menimbulkan kesan, bahwa pemerintah telah menjadi proksi dari bangsa asing untuk menindas rakyatnya sendiri."
Ikuti Whatsapp Channel Republika
