Senin 09 May 2016 19:12 WIB

Kemenpar Nilai Penambahan Kamar Hotel Diperlukan

Rep: Muhammad Nursyamsi/ Red: Winda Destiana Putri
Kamar sebuah hotel berbintang di Yogyakarta
Foto: laterooms.com
Kamar sebuah hotel berbintang di Yogyakarta

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik Kementerian Pariwisata M Iqbal Alamsjah mengatakan, penuhnya hunian hotel dan ramainya kunjungan ke tempat wisata pada libur panjang pekan ini merupakan fenomena yang luar biasa.

Ia juga setuju jika adanya penambahan atau perluasan hotel demi mengakomodasi lebih banyak masyarakat yang sedang berlibur.

"Perlu (penambahan hotel), mereka (pemda) juga antusias kejar ketinggalan pariwisata karena merupakan salah satu potensi daerah tersebut," ujarnya kepada Republika, Senin (9/5).

Ia mengatakan, langkah Menteri Pariwisata yang mengundang sejumlah kepala daerah dan kepala dinas pariwisata daerah merupakan langkah jitu dalam membangun sinergitas pemerintah pusat dan daerah dalam memajukan sektor pariwisata nasional.

"Sekarang ada otonomi daerah,  tapi untuk sinergitas harus dilakukan karena akan menggairahkan sektor pariwisata," sambungnya.

Ia mengungkapkan, libur panjang pekan lalu membuat tingkat hunian kamar atau okupansi meningkat tajam, bahkan hingga mencapai 100 persen.

Disinggung besaran transaksi yang terjadi pada libur panjang pekan lalu, ia belum bisa mengungkapkan. Kemungkinan, data besaran transaksi baru bisa diberikan dalam waktu dekat.

Ia menilai, hal ini tidak lepas dari gencarnya promosi melalui branding, advertising, hingga selling destinasi pariwisata yang dilakukan Menteri Pariwisata Arief Yahya.

"Inilah hasilnya, InsyaAllah ke depan akan lebih bagus," lanjutnya.

Ia memuji kebijakan Presiden Jokowi yang menjadikan pariwisata sebagai leading sector dalam pemerintah pusat mengingat potensi besar yang terdapat di sektor tersebut.

"Dengan ditetapkan leading sektor artinya semua kementerian/lembaga yang berhubungan pariwisata, contoh sarana dan pra sarana infrastruktur, telekomunikasi, keamana, dan perhubungan diharapkan bisa saling menunjang kemajuan pariwisata," ungkapnya.

Evaluasi awal, ia menuturkan perlunya peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah salah satunya mengatasi persoalan kebersihan.

"Karena hambatan-hambatan destinasi pariwisata adalah kebersihan, inilah singkonisasi pusat dan daerah sangat diharapkan," katanya menambahkan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement