REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Keempat RI, Megawati Soekarnoputri meminta Presiden Jokowi untuk memerhatikan nasib bidan. Megawati mengatakan seharusnya pemerintah malu kalau ada bidan sampai menggelar demonstrasi menuntut hak mereka.
“Saya mohon pada pemerintah RI dan negara, yang namanya bidan ini, saya malu bidan sampai mogok dan demo,” ujar Megawati saat mengisi pidato kunci diskusi ‘Mencari Solusi Rekrutmen PNS yang Adil bagi Bidan PTT’, di Jakarta, Senin (2/5).
Persoalan bidan yang masih berstatus Pegawai Tidak Tetap (PTT) menurut Megawati adalah persoalan mudah. Seharusnya pemerintahan Jokowi membuat profesi bidan serta tenaga kesehatan menjadi prioritas untuk menerima pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebab, kata Mega, tidak mudah mencetak seorang dokter di Indonesia.
Menurut Ketua Umum PDIP ini, dirinya mengakui memiliki anak asuh yang ingin dijadikan sebagai dokter. Namun, sangat sulit dan mahal membuat seseorang menjadi seorang dokter. Dari hitungan biaya, kata dia, untuk menjadi seorang dokter umum, setidaknya dibutuhkan biaya sebesar RP 220 juta. Untuk mencetak dokter spesialis dibutuhkan biaya sekitar Rp 400 juta.
Padahal, kebutuhan dokter di Indonesia sangat tinggi. Dengan demografi penduduk sebesar 250 juta orang, setiap dokter di Indonesia harus mampu melayani 100 pasien setiap hari. Jadi, pemerintah harus lebih mencetak bidan dan dokter semaksimal mungkin.
“Ini yang harus dibuat kolom-kolom dalam Kementerian PANRB agar menjadi prioritas (jadi PNS),” tegas Megawati.