REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus melakukan berbagai persiapan untuk mengalihkan pengelolaan SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Provinsi. Sebab, mulai 1 Januari 2017 mendatang proses alih kelola tersebut harus sudah dilakukan di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat.
Menurut Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, segala urusan terkait administrasi alih kelola tersebut pada bulan Oktober 2016 mendatang akan selesai. Hingga saat ini, Pemprov Jabar tak menemukan kendala terkait proses pemindahan kewenangan tersebut.
"Peralihan itu terakhir Oktober. Itu semua administrasi sudah selesai baik SDM, aset, termasuk dokumen selesai. Tapi kami ingin cepat-cepat diawal Oktober 2016," ujar Heryawan yang akrab disapa Aher kepada wartawan usai acara Peringatan Hardiknas, Selasa (2/5).
Menurut Aher, walaupun proses administrasi sudah selesai, tapi penyerahan secara resmi terkait pembiayaan, penggajian dan lain-lain akan dilakukan tetap pada 1 Januari 2017. Nantinya, setelah 1 Januari semua hal terkait SMA/SMK yang ada di seluruh Jawa Barat secara resmi akan tercatat dalam manajemen pengelolaan pemerintah provinsi pada Oktober.
Aher mengatakan, alih kelola tersebut menjadi sesuatu yang ideal karena ada pembagian kewenangan pendidikan. Yakni, pendidikan dasar (TK, SD, dan SMP) dikelola oleh pemkab/pemkot, pendidikan menengah (SMA/SMK) oleh pemprov, dan pendidikan tinggi oleh pemerintah pusat.
Aher pun mempunyai keinginan, semua sekolah khususnya sekolah tingkat SMA/SMK bisa menjangkau seluruh masyarakat usia sekolah atau pelajar yang ada di Jawa Barat. Pemprov Jabar menargetkan, tahun depan akan membangun seratus sekolah baru untuk SMA/SMK serta ribuan ruang kelas baru untuk mendukung hal tersebut.
"Semua masyarakat akan dibuka akses untuk bersekolah sebanyak-banyaknya, baik ke sekolah negeri maupun swasta," katanya.
Dikatakan Aher, dengan alih kelola tersebut, Pemprov Jawa Barat akan menambah jumlah pegawai negeri. Yakni, sekitar 28 ribu PNS baru yang merupakan para guru dari SMA.
Ikuti Whatsapp Channel Republika