REPUBLIKA.CO.ID,BLORA - Perekonomian Indonesia saat ini sedang diuji oleh pelambatan ekonomi dunia. Meski perekonomian Indonesia sudah lebih baik dari krisis 1998 dan 2008 lalu, namun pembangunan sampai saat ini masih belum merata.
Anggota MPR RI Gamari Sutrisno mengatakan, pelaksanaan ekonomi Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya terwujud. Menurutnya, ekonomi Pancasila ditandai dengan terwujudnya keadilan sosial dan pemerataan pembangunan melalui sistem perekonomian yang adil.
"Dari sisi politik, negara kita memang semakin demokratis. Namun dari aspek ekonomi, ekonomi kita hari ini cenderung liberal, tidak Pancasilais. Ini Ironi," ujar Gamari dalam Sosialisasi Empat Pilar (Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) di Di Desa Sogo, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Rabu (27/4/2016).
Menurut anggota Komisi I DPR RI ini, pemerataan pembangunan di Indonesia sebagai wujud pelaksanaan ekonomi Pancasila masih memerlukan jalan panjang. Dia memaklumi, kondisi geografis dan demografis yang sangat besar dan luas menjadi faktor beratnya mewujudkan keadilan ekonomi di Indonesia. Namun demikian, upaya tersebut bukan hal yang mustahil.
"Apalagi globalisasi ekonomi saat ini begitu kuat dan dinamis. Investasi asing dalam mempengaruhi roda ekonomi sulit dikendalikan. Tapi negara ini harus kuat jika Pancasila ingin ditegakkan," cetusnya.
Karena itu menurut Gamari, pemerintah perlu memperkuat kembali komitmen untuk menerapkan keadilan sosial dan ekonomi berdasarkan Pancasila, bahwa pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemamkuran rakyat.
Komitmen itu ditandai dengan keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan negara dan rakyatnya.
"Jangan sedikit sedikit lihatnya ke asing, mengundang asing. Lihatlah rakyat kita sendiri. Berikan rakyat haknya. Dalam negeri kita juga banyak potensi yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan pembangunan yang mandiri. Alam Indonesia ini harus dikelola orang Indonesia sendiri," pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika