REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wahana Lingkungan (Walhi) melihat moratorium reklamasi teluk Jakarta oleh pemerintah pusat tidak didasari pertimbangan rasional, tapi pertimbangan politis. Direktur Eksekutif Walhi Jakarta, Puput TD Putra mengatakan, pemerintah seharusnya menggunakan fakta-fakta yang ada dan melihat begitu banyak penolakan reklamasi dari masyarakat.

"(moratorium) Kebijakan politik, bukan rasional. Artinya, dengan fakta-fakta yang ada, penolakan yang terjadi di Jakarta maupun di seluruh Indonesia, pemerintah harusnya berpihak kepada masyarakat bukan pengembang," katanya saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (27/4).

Putra mengatakan, Walhi sudah menyerahkan data investegasi kepada Kementerian yang terkait. Dengan data-data tersebut, lanjut Putra, kerugian dan kerusakan reklamasi sudah valid. Pengumpulan pasir di berbagai daerah pun dilakukan dengan cara yang tidak sah.

Yang mengherankan, tambah Putra, hal ini sepertinya didiamkan oleh pemerintah. Putra menyatakan, ia mempunyi bukti sampai saat ini pengambilan pasir masih terus dilakukan. Masyarakat sekitar pun keberatan dengan pengambilan pasir ini.

"Sekarang sampai detik ini saya dapat video via Whatsapp, teman-teman lain yang terganggu, masih adanya aktivitas pengambilan pasir oleh kapal penyaduk pasir sepanjang jalur Pulau Seribu ke Pulau Tunda," tambahnya.

Putra mengatakan, sikap Walhi tetap tegas menolak reklamasi. Walhi meminta pemerintah bersikap tegas untuk mencabut semua izin pengembang dalam proyek reklamasi ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika