REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) berupaya untuk meningkatkan mutu tenaga kerja di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan agar tenaga kerja dalam negeri bisa semakin baik dan memiliki kompetensin untuk bersaing denga tenaga kerja asing.
Salah satu program yang dimiliki Kemenaker adalah pelatihan di Balai latihan kerja (BLK) yang tersebar di banyak provinsi. Keberadaan BLK diharap bisa menjadi perpanjangan Kemenaker untuk menjadikan tenaga kerja semakin berkualitas.
Sayang keinginan adanya peningkatan melalui BLK di pemerintah daerah (Pemda) akan sulit terwujud. Sebab sampai saat ini BLK di daerah masih belum memiliki kualitas untuk menjadikan tenaga kerja yang ada miliki skill mumpuni.
"BLUK di bawah kementerian ini ada 19 dan bagus. Tapi BLK yang ada di pemerintah daerah ini mereka nggak top banget," ujar Hanif, Selasa (26/4).
Menurut Hanif saat ini BLK di daerah belum memiliki standar pelatihan yang baik. Dengan sistem pelatihan yang belum terakreditasi, hal ini membuat BLK di Pemda dianggap tidak begitu memberikan dampak besar pada tenaga kerja yang melakukan pelatihan di balai tersebut.
"Kalau ada yang ditanya bagaiaman tentang BLK di daerah, imejnya pasti jelek," lanjut Hanif.
Dengan keberadaan BLK Pemda yang belum baik, Hanif berharap pemerintah provinsi maupun Kabupaten/Kota yang mempunyai BLK bisa mengajukan agar memiliki standar pelatihan yang sesuai dengan BLK di pusat. Sehingga BLK yang ada di manapun bisa menjadikan tempat ini sebagai lompatan besar untuk professional training.
Ikuti Whatsapp Channel Republika