REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebut adanya permainan anggaran di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) DKI. Ia menuding modus penyalahgunaan anggaran itu terjadi dalam acara festival yang diselenggarakan Disbudpar.
Karena itu, pria yang akrab disapa Ahok itu ingin mengubah total Disbudpar DKI. Langkah pertamanya dengan memasukkan kepala Disbudpar, yaitu Catur, bukan dari unsur PNS Disbudpar. Catur merupakan mantan kepala badan penanaman modal daerah. Selanjutnya, Ahok melantik Dewan Kesenian Jakarta dengan harapan mampu menyaring program-program Disbudpar DKI agar lebih efisein.
"Ada markup oknum disbudpar, seniman yang punya idealisme jadi dilema. Anggaran 1,3 T (triliun). Apa-apaan itu festival-festival Disbudpar? Anggaran 1,3 T harusnya bisa bikin gedung. Kita abisin uang buat promosi enggak ada gunanya, makanya pas saya potong (anggaran) mereka terganggu," katanya dalam acara peresmian Dewan Kesenian Jakarta, di Balai Kota, Senin (25/4).
Lebih lanjut, Ahok mengaku miris karena ada seniman yang hendak mewakili Jakarta di luar negeri tetapi terkendala biaya. Ia merasa malu karena disbudpar mengatakan tak mengganggarkan akomodasi untuk seniman-seniman yang hendak pentas di luar negeri.
"Ada sanggar atau seniman film tiba-tiba diundang ke luar negeri untuk promosi, enggak ada uang berangkatnya. Itu kan ada anggaran 1,3 T, harusnya pakai uang itu. Tapi, mereka bilangnya malah enggak ada program. Padahal, itu kesempatan promosiin," ujarnya dengan nada kecewa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika