Senin 25 Apr 2016 15:40 WIB

Pemprov DKI Bahas Wacana Kebijakan Transjakarta Gratis

Bus Transjakarta baru saat peluncuran di Jakarta, Senin (18/4).  (Republika / Yasin Habibi )
Foto: Republika/ Yasin Habibi
Bus Transjakarta baru saat peluncuran di Jakarta, Senin (18/4). (Republika / Yasin Habibi )

REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah membahas sejumlah kebijakan untuk menggratiskan biaya transportasi massal armada Transjakarta kepada seluruh penumpangnya.

"Gagasan itu merupakan keinginan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama agar ongkos Transjakarta bisa digratiskan untuk semua trayeknya," kata Kepala Dinas Perhubungan Pemprov DKI Jakarta Andri Yansyah di Bekasi, Senin (25/4).

Menurut dia, salah satu kebijakan yang tengah dibahas adalah penggratisan ongkos Transjakarta bagi penumpang yang berstatus sebagai nasabah di Bank DKI.

"Warga DKI dan Bodetabek yang memiliki jaringan trayek Transjakarta bisa digratiskan ongkosnya kalau memiliki bukti rekening di Bank DKI. Pak Gubernur tantang saya, semua bus yang dioperasionalkan oleh DKI bisa digratiskan," katanya.

Menurut dia, gagasan tersebut sesuatu yang pasti bisa diwujudkan pihaknya selama memperoleh dukungan dari sejumlah pihak terkait, seperti operator, pemerintah daerah Jabodetabek dan pemerintah pusat.

Pembebasan biaya Transjakarta bagi penumpang itu merupakan bagian dari strategi pihaknya dalam mengurai kemacetan di Jakarta dan sekitarnya dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.

Pihaknya mencatat, sampai saat ini peralihan kendaraan pribadi ke armada transportasi massal baru mencapai 13 persen dari total perjalanan warga Jabodetabek di Jakarta sebanyak 20 juta jiwa per hari.

"Jumlah peralihan kendaraan itu masih sangat sedikit dari target kami sebanyak 60 persen pengguna transportasi massal," katanya.

Dikatakan Andri, saat ini pemberlakuan tarif Transjakarta masih dipatok Rp 3.500 per penumpang untuk seluruh trayeknya. "Penumpang bisa keliling Jakarta sepuasnya dengan tarif Rp 3.500 dengan adanya subsidi dari pemerintah berupa Public Service Obligation (PSO)," katanya.

Sementara itu Direktur Utama PT Transjakarta Budi Kaliwono mengatakan pihaknya saat ini masih menggodok sejumlah produk yang dapat meringankan ongkos transportasi massal Transjakarta.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement